TopCareer.id – Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sudah resmi diterbitkan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, ketersediaan dokumen ini merupakan hak masyarakat terutama pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, untuk mengetahui aturan di bidang ketenagakerjaan.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya,” kata Yassierli, mengutip siaran pers, Senin (9/11/2026).
UU Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri atas 313 Pasal dan 23 Bab.
Baca Juga: UU Perlindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Apa Saja yang Diatur?
Beberapa hal yang diatur termasuk perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; peningkatan produktivitas; pelatihan kerja dan pemagangan; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; tenaga kerja sektor informal; dan penggunaan tenaga kerja asing.
UU ini mengatur hubungan kerja; hubungan pekerjaan tertentu; pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pemutusan hubungan kerja; dana cadangan pesangon; pembinaan; pengawasan ketenagakerjaan; penyidikan; ketentuan pidana; hingga ketentuan lain-lain.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
Baca Juga: DPR Sahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Undang-Undang
UU Nomor 27 Tahun 2026 kemudian disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.
Dokumen UU ini dapat diunduh di https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026
Berikut isi lengkap dari UU Nomor 27 tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan:
