TopCareer.id – Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid meminta pemerintah mengkaji ulang wacana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes.
Menurutnya, rencana ini berisiko menimbulkan hambatan pencairan, persoalan administrasi, hingga celah penyalahgunaan dana.
“Kaji ulang rencana tersebut. Dikhawatirkan akan menimbulkan banyak hambatan dan risiko tinggi. Sistem internal koperasi, saya kira ini belum setara dengan perbankan,” kata Fauzan, mengutip laman resmi DPR, Kamis (22/10/2026).
Ia menambahkan, koperasi belum siap baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia.
Fauzan mengatakan, penyaluran gaji lewat Kopdes berpotensi menambah panjang alur birokrasi pembayaran dari negara kepada pegawai. Ketidakstabilan operasional koperasi juga dikhawatirkan menghambat pencairan gaji ASN.
Baca Juga: Gaji ASN Mau Disalurkan Lewat Kopdes? Ini Kata Kemenkop
“Kesiapan koperasi secara teknis mengelola dana masif milik negara juga masih dipertanyakan,” ujar legislator dari daerah pemilihan NTB II itu.
Politikus Partai NasDem itu juga menyoroti potensi dampak pengalihan penyaluran gaji terhadap likuiditas Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan perbankan yang selama ini melayani pembayaran gaji ASN.
Perubahan mekanisme tersebut perlu memperhitungkan sistem pembayaran otomatis, termasuk cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) dan pinjaman lain yang terhubung dengan rekening pegawai.
Menurut Fauzan, sistem perbankan digital yang telah berjalan sebaiknya tetap dipertahankan.
Ia menegaskan, penyaluran gaji ASN bukan hanya transfer dana, namun juga terkait validasi data kepegawaian, pemotongan pajak, keamanan transaksi, dan mitigasi risiko.
Baca Juga: Penempatan Manajer Kopdes Diprotes Jauh dari Domisili, Ini Kata Kemenkop
Fauzan juga mengingatkan agar setiap perubahan mekanisme pembayaran perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta perlindungan hak pegawai.
Karena itu, pemerintah harus memastikan skema yang dipilih tidak menambah beban administrasi atau menimbulkan risiko baru dalam pengelolaan keuangan ASN.
Wacana penyaluran gaji ASN lewat Kopdes pertama kali dilontarkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam diskusi publik Pra Kongres Nasional Syarikat Islam di Jakarta pada 5 Oktober 2026.
Kementerian Koperasi menyatakan, usulan pelibatan koperasi sebagai mitra pembayaran gaji dan pensiun telah diajukan kepada Kementerian Keuangan, namun mekanisme dan pelaksanaannya perlu kejelasan lebih lanjut.
