TopCareer.id – Menolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) sekaligus Partai Buruh Said Iqbal, lebih mengusulkan pemerintah untuk mempersiapkan dulu rumah, seperti dengan cara menghidupkan lagi Perumahan Nasional atau Perumnas.
Dalam demo buruh tolak Tapera di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024), Said Iqbal mengatakan bahwa menyediakan rumah adalah tanggung jawab negara.
“Rumah adalah tanggung jawab negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H. Dengan demikian negara siapkan rumahnya dulu. Misalnya Perumnas dihidupkan lagi,” kata Said Iqbal dalam konferensi persnya.
Ia merekomendasikan pemerintah untuk membangun Perumnas di seluruh provinsi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga: Demo Buruh Di Jakarta, Minta Cabut PP Tapera
“Setelah rumahnya dibangun dari anggaran negara, APBN, baru disiapkan cicilan yang akan dibayar oleh yang akan mendapatkan rumah,” kata Iqbal.
“Misal katakan satu tahun dibangun satu juta rumah (di) seluruh Indonesia, baru dihitung dari cicilan itu, berapa iuran yang bisa dipotong,” ujarnya. “Sekarang kan dipotong dulu iuran, rumahnya tidak tahu.”
Selain itu, ia meminta pemerintah apabila program ini jadi, menentukan juga apakah Tapera akan jadi tabungan sosial atau jaminan sosial.
“Kalau dia jaminan sosial, ada dua alternatif. Asuransi sosial seperti BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian, dia asuransi sosial, atau bentuknya tabungan sosial seperti JHT dan jaminan pensiun.
“Makanya rumahnya ada dulu, pesertanya dihitung berarti satu juta rumah setiap tahun, baru dihitung iurannya. Dan pemerintah kami minta ikut mengiur, sehingga harga rumah diintervensi oleh negara,” kata Iqbal.
Terakhir, Iqbal menegaskan upah buruh pun juga harus dinaikkan, sehingga dengan upah yang layak, baru bisa diterapkan potongan untuk cicilan rumah.
