TopCareer.id – Penolakan terhadap Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera bakal segera dibawa ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal ini seperti diungkap oleh Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, dalam konferensi pers terkait demo buruh menolak Tapera di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, hari ini, Kamis (6/6/2024).
“Mungkin minggu depan judicial review terhadap PP Nomor 21 tahun 2024 ke Mahkamah Agung, dan kami juga mempersiapkan dua minggu ke depan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Tapera,” kata Said Iqbal.
Adapun, judicial review ini akan dilakukan Partai Buruh dan KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), SPM, dan serikat buruh lain, terpisah dari gugatan yang kabarnya bakal diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
“DPR juga ikut tanggung jawab, jangan cuci tangan. Kan dia yang bikin undang-undangnya juga. Mudah-mudahan DPR yang baru, pemerintah yang baru, presiden yang baru, bisa mendengarkan suara hati rakyat, buruh, dan masyarakat,” kata Said Iqbal.
Baca Juga: Demo Buruh Di Jakarta, Minta Cabut PP Tapera
Said Iqbal, demo tolak Tapera di Jakarta pada hari ini, Kamis (6/6/2024) adalah aksi awalan. Ia menegaskan ini bukanlah yang terakhir.
“Bilamana pemerintah tidak mendengarkan aspirasi daripada teman-teman buruh terkait stop atau batalkan PP Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera, maka aksi akan dilanjutkan meluas ke seluruh Indonesia, 38 provinsi, lebih dari 300 kabupaten/kota,” ujarnya.
Dalam keterangan persnya saat demo di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Said Iqbal pun meminta agar Presiden Joko Widodo mencabut PP Tapera. Jika tidak, ia menjanjikan bakal ada aksi demo yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak komponen masyarakat.
Iqbal mengatakan, demo buruh hari ini dihadiri perwakilan buruh dari Jabodetabek dan Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Ia mengklaim ada sekitar seribu orang yang hadir dalam aksi. Said pun meminta agar pemerintah dapat mengabulkan permintaan pencabutan PP Tapera dalam waktu 1×7 hari.
