TopCareer.id – Anggota Komisi XI DPR RI mengatakan bahwa program stimulus ekonomi harusnya juga menjangkau kelas menengah.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah. Ia menyoroti pentingnya inklusivitas dalam implementasi program stimulus ekonomi pemerintah.
Menurutnya, selain fokus pada kelompok rentan, kelas menengah yang kini menghadapi tekanan ekonomi juga harus dijangkau.
“Kita berharap masyarakat kelas menengah dapat turut merasakan stimulus ekonomi yang inklusif sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh,” kata Charles, mengutip keterangan tertulis, Sabtu (7/6/2025).
Ia mengingatkan bahwa kelas menengah selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik, yang merupakan komponen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Tekanan terhadap kelompok ini seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan penghasilan di sektor industri, jasa, dan ekonomi kreatif, dinilainya sudah mulai mengkhawatirkan.
Baca Juga: Menkeu Umumkan 5 Stimulus Ekonomi, Ada Bantuan Subsidi Upah dan Diskon Tarif Tol
Charles mengapresiasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja berpenghasilan rendah.
Namun, ia menegaskan bahwa perlindungan sosial ke depannya harus mulai menjangkau kelompok kelas menengah bawah, yang rentan turun akibat tekanan ekonomi.
“Kami berharap pemerintah menyelaraskan kebijakan stimulus ini dengan strategi pemulihan yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada ketahanan jangka panjang,” kata politikus Partai Nasdem itu.
Dirinya juga berharap agar stimulus yang diberikan tak hanya jadi solusi jangka pendek, tapi juga mampu mendorong pertumbuhan yang lebih merata dan tahan terhadap guncangan eksternal.
“Dengan begitu, stimulus bukan hanya menjadi penyangga sesaat, tetapi juga penggerak utama ekonomi kerakyatan yang lebih tangguh dan berdaya saing,” imbuhnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pelaku usaha kecil, membutuhkan kepastian ekonomi dalam jangka menengah.
Baca Juga: Alasan Diskon Listrik Tak Masuk Stimulus Ekonomi Juni-Juli 2025
Karena itu, pemerintah didorong untuk memperkuat intervensi di sektor-sektor dengan nilai tambah seperti pertanian, UMKM, dan padat karya.
Menurut Charles, langkah ini bisa menciptakan efek ganda yang lebih luas, serta memperkuat daya tahan masyarakat terhadap potensi gejolak ekonomi di masa mendatang.
Pemerintah melalui sebelumnya telah mengalokasikan total anggaran Rp 24,44 triliun untuk lima kebijakan stimulus. Tujuannya adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2025 tetap mendekati 5 persen.
Beberapa kebijakan ini yaitu diskon tiket transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial seperti sembako dan bantuan pangan.
Selain itu ada juga Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja bergaji rendah, serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja untuk industri padat karya.
