TopCareer.id – Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut pajak digital akan mulai diterapkan pemerintah pada 9 November 2026.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
“Presiden Prabowo dan Mas Gibran sudah melakukan, kita mulai dengan transaksi yang namanya digital taxation, pajak digital. Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November,” kata Hashim.
Dia pun mengatakan, semua bank pemerintah dan swasta, beserta fintech, termasuk e-commerce seperti Shopee, Lazada, Goto, dll. harus ikut memungut dan menyetor pajak yang menurutnya “selama ini tidak dipungut.”
Baca Juga: Ramai Isu Babinsa-Bhabinkamtibmas Ikut Awasi Pajak, DJP Membantah
“Ini akan memperbaiki situasi fiskal kita yang dianggap lemah oleh pengamat-pengamat luar negeri dan sebagainya. Karena kita dianggap kurang mampu, kita kurang berdaya dananya,” ujar adik Presiden Prabowo Subianto itu.
Hashim pun mengatakan, pemerintah akan menggunakan teknologi elektronik seperti teknologi informasi (IT) dan kecerdasan buatan (AI) dalam memungut pajak, sesuai undang-undang yang berlaku.
Pada kesempatan itu, Hashim menjelaskan bahwa rasio penerimaan Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan negara lain.
“Kita sekarang penerimaan negara adalah termasuk paling rendah di dunia itu 12 persen. Pajak, cukai, PNB, EP semua penerima negara itu semuanya adalah 12 persen dari PDB tercatat,” kata Hashim.
Baca Juga: Tren Kidult Economy, Pakar Ingatkan Tetap Bijak Kelola Pengeluaran
Ia pun membandingkan rasio ini dengan Kamboja yang mencapai 18 persen dan India hingga 20 persen.
Jika dibandingkan selisih dengan Kamboja yang mencapai 6 persen terhadap PDB, Hashim memperkirakan Indonesia harusnya bisa mendapat tambahan penerimaan negara hingga Rp 1.500 triliun per tahun.
Ia pun menyebut, defisit APBN saat ini berada di angka Rp 500 hingga 600 triliun
“Kalau aparat kita pajak dan bea cukai bekerja semestinya seharusnya seperti sorang Kamboja, kita surplus tahun ini 900 triliun,” ujar Hashim.
