Topcareer.id – Setidaknya ada ada 68 kementerian/lembaga dan 462 pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang ikut dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Namun, pada 11 November, belum semua instansi tergabung dalam pembukaan secara resmi di website sscasn.bkn.go.id.
“Daftar terakhir yang ada di saya, target kami hari ini (Senin, 11/11/2019) minimal 300 instansi sudah bisa melakukan pembukan dan pendaftaran (CPNS). Minimal 300 instansi bisa running hari ini, sisanya 200 (belum bisa umumkan) karena berbagai hal,” kata Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Aris Windiyanto, Senin (11/11/2019).
Lebih lanjut ia mengatakan, alasan tak semua instansi mengumumkan pendaftaran serentak, yakni ada beberapa instansi yang masih dalam proses perbaikan formasi. Ada yang masih dalam proses input. Kemudian masih ada juga instansi yang dalam proses validasi.
Baca juga: Ini Soal yang Akan Keluar pada Seleksi CPNS 2019
Kendala lainnya mengapa masih ada instansi yang pendaftarannya mundur dari tanggal 11 November ini, yaitu masih adanya instansi yang menunggu keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
“(Pemerintah) pusat cuma 48. Jadi 61 dari 68 instansi pusat sudah. Sebagian besar masih melakukan proses validasi di BKN. Jadi tinggal 7 yang belum input data formasi ke sistem BKN,” ucap Aris di kantor BKN Pusat, Jakarta.
Aris menyebutkan beberapa contoh instansi pusat yang belum selesai menyerahkan data formasi dan tak bisa mengumumkan di tanggal 11 November. Beberapa di antaranya, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kejaksaan Agung.
Bahkan, memang ada instansi yang sudah mengajukan pengunduran waktu pembukaan pendaftaran. Seperti Kementerian Keuangan yang akan membuka pendaftaran CPNS pada 13 November 2019.
“Ketika instasi sudah menetapkan tanggal, dibatasi waktu sekurang-kurangnya 14 hari kerja (proses pendaftaran), jadi itu tidak boleh dikurangi, ditambah boleh,” kata Aris.
Sementara menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen, hampir semua daerah menyelesaikan data yang diminta terkait formasi. Namun, masalah yang timbul itu adanya formasi tang tidak tepat.
“Ini (formasi yang tidak tepat) yang dikoreksi oleh teman-teman daerah dan itu harus dikembalikan ke teman-teman PAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), dikoreksi.” *
Editor: Ade Irwansyah
