Topcareer.id – Untuk kemajuan kesehatan masyarakat, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan data kelolaan Program JKN-KIS bisa menjadi aset yang dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal oleh negara.
“Untuk para pemangku kepentingan, data yang kami miliki dapat dimanfaatkan untuk keperluan sosialisasi, edukasi, pemberian informasi, maupun untuk keperluan penelitian dan pengambilan kebijakan strategis yang kredibel berbasis bukti,” ujar Fachmi dalam Peluncuran Buku Statistik JKN 2014-2018 pada Kamis (18/6/2020).
Baru-baru ini, pihak BPJS Kesehatan juga telah membuka akses bagi pemerintah daerah untuk dapat melihat data-data terkait pengelolaan Program JKN-KIS di tiap-tiap kabupaten/kota melalui Dashboard JKN dimanapun dan kapanpun diperlukan, sehingga lebih efisien, lebih mudah, dan lebih cepat.
Baca juga: Pemerintah Akan Subsidi Iuran Peserta BPJS Kesehatan Kelas III Selama 6 Bulan
“Data-data tersebut berupa capaian cakupan kepesertaan, profil kepesertaan, fasilitas kesehatan yang bekerja sama, serta data pemanfaatan pelayanan kesehatan di masing-masing daerah,” tambahnya.
lebih lanjut, Fachmi menjelaskan bahwa per 31 Desember 2019 telah disajikan 364 data variabel yang bisa diolah, yang terdiri atas 117 variabel kepesertaan, 119 variabel pelayanan kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 128 variabel pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Dalam kesempatan tersebut, ia juga sangat mengapresiasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dalam penerbitan Buku Statistik JKN ini.
“Saya berharap dukungan BPJS Kesehatan berupa data-data statistik yang disajikan dalam buku ini juga dapat menjadi sarana informasi bagi para pemangku kepentingan, akademisi, peneliti serta semua pihak yang hendak memperdalam tentang penyelenggaraan Program JKN-KIS,” pungkasnya. *
Editor: Ade Irwansyah
