Topcareer.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi pemerintah daerah agar mampu mengembalikan dan membangun kembali kegiatan perekonomiannya.
“Pinjaman PEN Daerah dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 yang relatif parah agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerah,” kata Menkeu, Sri Mulyani di Jakarta, Senin (27/7/2020).
Pemberian pinjaman dengan anggaran sebesar Rp 10 triliun ini juga sejalan dengan arah kebijakan pembiayaan dalam APBN, yakni adanya pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk mendukung counter cyclical dan stabilisasi nasional, dengan tetap memerhatikan skema pendanaan dan pembiayaan existing di daerah.
Menurut Menkeu, ada beberapa relaksasi dalam kebijakan pinjaman Pemda ini, di antaranya bunga pinjaman yang murah, serta jangka waktu pinjaman dengan waktu paling lama 10 tahun, dan dapat dituangkan dalam APBD/Perubahan APBD dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan rincian APBD mendahului Perubahan APBD.
Untuk diketahui, Pinjaman PEN Daerah dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dilaksanakan melalui PT SMI (Persero) sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.(Feb)
