Topcareer.id – Dalam rangka perang melawan Pandemi Covid-19, Indonesia belum lama ini telah mendatangkan 1,2 juta vaksin Sinovac.
Terkait hal ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pun menjelaskan bagaimana cara pemerintah Indonesia bisa mendapatkan akses khusus terhadap vaksin dari China ini.
“Pertama, pada saat kita pertama kali di bulan Maret itu masuk dalam pandemi covid, itu langsung dilakukan pembicaraan dengan Sinovac, dan dengan beberapa produsen Vaksin yang pada waktu itu sudah muncul,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Topcareer.id, belum lama ini.
“Khusus dengan Sinovac pembicaraannya cukup intens, sehingga disampaikan bahwa kita akan ikut di dalam clinical trial yang ketiga. Oleh karena itu, fase clinical trial ketiga dimulai di Bandung,” tambahnya.
Indonesia merupakan satu dari lima negara yang mendapatkan kesempatan clinical trial fase ketiga, dan diberi kesempatan untuk mendapat akses pembelian yang pertama, yakni pengiriman 1,2 juta vaksin pada Desember, dan 1,8 juta ‘vaksin jadi’ di tahun depan.
Baca juga:
- Ini Yang Diperiksa BPOM saat Vaksin Tiba di Indonesia
- Harap Bersabar, Pelaksanaan Vaksinasi Masih Menunggu Izin dari BPOM
- UEA Vaksin Sinovac Dari BPOM Diperkirakan Terbit Akhir Januari 2021
“Kalau di otomotif ada dalam bentuk barang jadi, ada dalam bentuk komponen. Ini diperlukan BioFarma untuk mempelajari, bagaimana memproduksi vaksin, dan kemudian yang kedua, tentu pelajaran juga, agar kita siap kedepannya menggunakan fasilitas dari biofarma.”
Mensos menambahkan, 1,2 juta vaksin yang diterima sudah langsung dapat digunakan, dan telah berbentuk suntikan.
“Sesudah itu kita mendapatkan 15 juta di bulan Desember dalam bentuk bahan baku,” ujar Menko.
Nantinya, untuk dapat digunakan dan disebarluaskan secara merata di Indonesia, 1,2 juta vaksin tersebut harus mengantongi izin Emergency Use of Authorization (EUA) yang akan dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).
Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan mutu dari vaksin itu sendiri, sesuai dengan kesepakatan dan pedoman yang diberikan oleh World Health Organization (WHO).
