Topcareer.id – Beberapa waktu terakhir, kasus Covid-19 Omicron meningkat di wilayah aglomerasi, yakni Jabodetabek. Namun, Pemerintah menegaskan hingga kini belum berencana melakukan PPKM Darurat atau melakukan lockdown.
Hal itu disampaikan Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan dalam keterangan persnya pada Senin (24/1/2022). Ia juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus menggunakan asesmen Level sebagai basis pengetatan masyarakat.
Pemerintah meminta kepada setiap Kepala Daerah dan Forkompimda setempat agar kembali taat kepada aturan Asesmen Level yang dikeluarkan Pemerintah untuk mencegah terjadinya dampak buruk dikemudian hari.
“Perlu saya tegaskan kembali, bahwa Pemerintah memastikan sistem kesehatan Indonesia hari ini sudah cukup siap dalam menghadapi Omicron ini. Namun, langkah-langkah bijak dari segenap masyarakat yang menaati protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah merupakan faktor utama dalam mencegah keparahan yang terjadi,” tegas Menko Luhut dalam keterangannya.
Baca juga: Penelitian: Anak-Anak Jarang Yang Sakit Karena Omicron
Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali sebagai upaya untuk terus mengendalikan pandemi COVID-19. Pada periode yang akan dievaluasi pada 31 Januari 2022 ini, wilayah aglomerasi Jabodetabek menerapkan PPKM Level 2.
“Pemerintah secara konsisten memperlakukan DKI (Jakarta) sebagai salah satu kesatuan aglomerasi Jabodetabek. Secara aglomerasi Jabodetabek saat ini masih pada Level 2,” ujar Luhut.
Terkait perkembangan COVID-19, Menko Marves mengungkapkan bahwa terdapat kenaikan kasus konfirmasi harian Omicron dalam tujuh hari terakhir di wilayah Jawa-Bali, khususnya aglomerasi Jabodetabek.
“Berdasarkan data yang kami himpun kasus di Jawa-Bali mendominasi kasus harian yang naik. Kenaikan di Jawa-Bali kami identifikasi masih bersumber dari peningkatan pada wilayah aglomerasi Jabodetabek,” ujarnya.
