Topcareer.id – Media di Rusia dapat menghadapi hukuman penjara hingga 15 tahun jika menyebarkan informasi hoax tentang perang dengan Ukraina.
Parlemen Rusia dengan suara bulat pada hari Jumat (4/3) menyetujui rancangan undang-undang yang mengkriminalisasi media penyebar hoax.
Pihak berwenang telah berulang kali mengecam laporan kemunduran militer Rusia atau kematian warga sipil di Ukraina sebagai laporan “palsu.”
Media pemerintah menyebut invasi Rusia ke Ukraina sebagai “operasi militer khusus” daripada “perang” atau “invasi.”
Rancangan undang-undang itu disetujui oleh majelis rendah dan majelis tinggi parlemen secara berurutan, kata kantor berita negara.
Presiden Vladimir Putin menandatangani dan mengesahkan undang-undang tersebut Sabtu (5/3), kata ketua majelis rendah, Vyacheslav Volodin.
“Saya ingin semua orang mengerti, dan agar masyarakat mengerti, bahwa kami melakukan ini untuk melindungi tentara dan untuk melindungi kebenaran.”
Hukuman hingga tiga tahun atau denda jadi pertimbangan bagi media yang menurut pemerintah menyebarkan berita palsu atau hoax tentang militer.
Tetapi hukuman maksimum meningkat menjadi 15 tahun untuk kasus-kasus yang menurut pemerintah menyebabkan “konsekuensi berat,” kata majelis rendah parlemen.
Baca juga: FIFA Depak Rusia dari Piala Dunia Sepak Bola
Setelah RUU itu berlaku, surat kabar Rusia Novaya Gazeta, yang editornya Dmitry Muratov adalah salah satu pemenang Hadiah Nobel Perdamaian tahun lalu, mengatakan akan menghapus materi tentang tindakan militer Rusia di Ukraina dari situs webnya karena penyensoran.
BBC mengatakan untuk sementara menangguhkan operasi berita di negara tersebut sambil menilai implikasi dari undang-undang baru.
Situs web berita Znak mengatakan mereka tutup, dengan alasan “sejumlah besar pembatasan yang muncul baru-baru ini mempengaruhi pekerjaan media.”
Stasiun radio independen terkemuka Ekho Moskvy juga tutup dan stasiun TV independen Dozdh (Rain) menghentikan operasinya setelah menerima ancaman.**(Feb)
