Find Us on Facebook

Instagram Gallery

SKILLS.ID

Subscribe to Our Channel

Kamis, Juni 30, 2022
redaksi@topcareer.id
Covid-19

Lonjakan Kasus COVID-19 di Korea Utara, PBB: HAM Bisa Hancur

Dok/DWDok/DW

Topcareer.id – Seorang pejabat senior Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada hari Selasa (17/5) bahwa tingkat penularan virus corona yang tinggi di antara orang-orang yang tidak divaksinasi seperti di Korea Utara (Korut) akan menciptakan risiko varian baru yang lebih tinggi.

Negara yang mengisolasi diri dari dunia luar ini sedang bergulat dengan wabah COVID-19 pertama yang diakui.

Hal ini memicu kekhawatiran atas krisis besar karena kurangnya vaksin dan infrastruktur medis di Korea Utara.

“Tentu saja mengkhawatirkan jika negara-negara … tidak menggunakan alat yang sekarang tersedia,” kata direktur kedaruratan WHO Mike Ryan dalam menanggapi wabah di Korea Utara.

Pada konferensi pers yang sama, kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga mengatakan dia “sangat prihatin” tentang penyebaran virus di antara populasi yang tidak divaksinasi di Korut.

Ditanya tentang bagaimana tanggapan WHO, Ryan mengatakan bahwa badan itu sebetulnya siap membantu, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk campur tangan di negara berdaulat Korea Utara.

Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara bisa terdampak
Langkah-langkah yang diambil di Korut untuk memerangi wabah COVID-19 yang dilaporkan pertama kali dapat memiliki konsekuensi “menghancurkan” HAM di negara itu, kata juru bicara kantor Hak Asasi Manusia PBB Liz Throssell pada hari Selasa (17/5).

Aturan pembatasan baru dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi orang-orang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Throssell mengatakan pada pengarahannya bahwa tindakan apa pun yang diambil terhadap pandemi harus proporsional dan perlu.

Langkah-langkah baru untuk memerangi penyebaran bisa termasuk menempatkan orang ke dalam isolasi dan pembatasan lebih ketat.

Tentunya hal ini bisa membuka pintu bagi represi politik dan sipil yang lebih besar, Throssell menambahkan.

“Dengan tidak adanya peluncuran vaksinasi, penyebaran pandemi yang dilaporkan dapat berdampak buruk pada situasi hak asasi manusia di negara ini,” katanya.

Anak-anak, ibu menyusui, orang tua, tunawisma dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan perbatasan yang lebih terisolasi bisa sangat rentan.

Baca juga: Di Korea Utara, Ketahuan Nonton Drakor Bisa Dihukum Mati

Markas besar pencegahan epidemi darurat negara Korea Utara telah melaporkan 269.510 lebih banyak orang dengan sakit demam.

Total laporan menjadi 1,48 juta kasus, sementara jumlah kematian bertambah enam menjadi 56 pada Senin malam (16/5), kata kantor pusat berita Korut KCNA.

Negara tersebut belum memulai vaksinasi massal dan masih memiliki kemampuan pengujian yang terbatas.

Kantor HAM PBB mendesak Korut agar berdiskusi tentang pembukaan jalur untuk dukungan kemanusiaan, termasuk obat-obatan dan vaksin.**(Feb)

the authorRino Prasetyo

Tinggalkan Balasan