TopCareer.id – Presiden Prabowo Subianto baru saja mengeluarkan perintah agar kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Langkah ini menargetkan efisiensi sebesar Rp 306 triliun.
Pemangkasan ini pun dikhawatirkan dapat berdampak ke beberapa program kerja yang akan dihapus, karena keterbatasan biaya.
Menurut pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susamto, jika tidak dilakukan dengan cermat, langkah ini bisa berdampak pada ekonomi nasional.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran, BKN Terapkan WFA 2 Hari dan Hapus Jam Kerja Fleksibel
Langkah ini disebut dapat menurunkan daya beli masyarakat, ketidakpastian investasi publik, minimnya penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja.
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM ini mengingatkan pemerintah terkait dampak makro ekonomi yang terjadi, akibat pemangkasan anggaran.
Pasalnya, jika pemangkasan dilakukan di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur pokok, pendidikan, dan kesehatan, akan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
“Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian,” kata Akbar, dikutip dari situs resmi UGM, Jumat (7/2/2025).
“Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja,” imbuhnya.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Beasiswa Kemenkeu 2025 Dibatalkan
Selain itu, dampaknya adalah terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, program-program sosial yang terkait perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan, sebaiknya tidak menjadi target utama pemangkasan ini.
“Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi,” kata Akbar.
Akbar menegaskan, efisiensi anggaran harus disertai strategi yang jelas, dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini juga jangan sampai menimbulkan ketidakpastian di kalangan dunia usaha.
“Karenanya, investor dan sektor swasta perlu mendapatkan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Akbar.
Baca Juga: Ini Ciri-Ciri Suatu Negara Alami Resesi Ekonomi
Ia sendiri sepakat jika efisiensi ini memang sebuah urgensi, dalam menjaga stabilitas ekonomi. Menurutnya, pemotongan anggaran dalam konteksi efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami.
Hal ini juga khususnya karena kondisi fiskal yang kurang sehat, akibat defisit anggaran yang besar dan meningkat, karena kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, serta menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah.
Namun, kebijakan ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti, agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.
“Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
