TopCareer.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pemerintah dan dunia industri harus berkolaborasi menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan adaptif, di tengah pesatnya transformasi digital.
Hal tersebut disampaikan Cris Kuntadi, Sekretaris Jenderal Kemnaker, dalam Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2025 di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Cris menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di era digital tak cukup cuma mengandalkan kecanggihan teknologi, namun juga sangat bergantung pada kesiapan dan kualitas SDM.
“Transformasi digital harus menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap kebijakan dan inovasi,” kata Cris, mengutip keterangan tertulis.
“Pendekatan berpusat pada manusia, atau People Centered Approach, menjadi fondasi utama strategi ketenagakerjaan ke depan,” ujarnya.
Baca Juga: Indonesia Dukung Kerja Layak Bagi Pekerja Digital dan Pelindungan Pelaut Dunia
Ia menambahkan, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan ketenagakerjaan seperti dominasi pekerja informal, tidak sesuainya kompetensi dengan kebutuhan industri, dan tingginya angka pengangguran di kalangan muda.
Cris pun mengatakan, Kemnaker sudah merumuskan strategi transformasi ketenagakerjaan yang fokus pada penguatan fondasi SDM.
Strategi tersebut mencakup pelatihan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan industri, program reskilling secara masif dan inklusif bagi kelompok rentan dan pekerja informal, serta penguatan hubungan industrial yang kolaboratif dan berkelanjutan.
Selain itu, Cris juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi digital, termasuk akal imitasi (AI), untuk membangun sistem ketenagakerjaan berbasis data.
Baca Juga: Kemnaker-Kemenkraf Bahas Perluasan Lapangan Kerja di Sektor Kreatif
Dia mengungkapkan, platform SIAPKerja Kemnaker, yang mampu mencocokkan pencari kerja dengan lowongan secara real-time, sekaligus mendukung pengambilan kebijakan berbasis data pasar tenaga kerja.
Kemnaker menyebut, hingga semester 1 2025, mereka sudah menjalin kerja sama strategis dengan 21 kementerian/lembaga, 12 pemerintah daerah, dan 35 mitra pembangunan.
Kolaborasi tersebut mencakup pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM di berbagai sektor prioritas seperti energi, agroforestri, pariwisata, serta perlindungan pekerja migran.
“Kami percaya, dengan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, serikat pekerja, dan lembaga pelatihan, kita dapat menciptakan SDM yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan,” pungkasnya.
