TopCareer.id – Pemerintah Vietnam mengusulkan potongan pajak penghasilan pribadi dan pajak penghasilan badan sebesar 30 persen pada 2026 dan 2027 bagi individu, usaha rumah tangga, serta perusahaan beromzet tahunan maksimal 10 miliar dong Vietnam (sekitar Rp 6,7 miliar).
Usulan ini disampaikan Menteri Keuangan Nguyen Van Thang pada Majelis Nasional pada 21 Agustus lalu, tidak lama usai anggota parlemen menyetujui penambahan rancangan resolusi tersebut ke agenda persidangan yang sedang berlangsung.
Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung usaha kecil dan perusahaan yang masih menghadapi berbagai kesulitan. Meski begitu, sebelumnya Majelis Nasional dan pemerintah sudah mengeluarkan beberapa insentif bantuan sejak awal tahun.
Mengutip Vietnam News, berdasarkan kebijakan yang berlaku saat ini, usaha rumah tangga dan individu dengan omzet tahunan kurang dari 1 miliar dong dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan pribadi.
Sementara, perusahaan dengan omzet di bawah 1 miliar dong bebas dari pajak penghasilan badan.
Baca Juga: Daya Beli Belum Pulih, Pajak E-Commerce Ditunda
Namun, Menkeu Thang mengatakan bisnis dengan omzet tahunan lebih dari 3 miliar dong saat ini harus menghitung pajak dengan metode pengkreditan (deduction method), yang membutuhkan pencatatan akuntansi secara terperinci serta pengetahuan dan waktu yang lebih besar.
Maka dari itu, banyak pelaku usaha dan pedagang individu meminta metode penghitungan pajak yang lebih sederhana diterapkan bagi mereka yang beromzet tahunan hingga 10 miliar dong, menggantikan batas saat ini yaitu 3 miliar.
Kebijakan ini dinilai bisa mengurangi administrasi serta menghemat waktu dan biaya bagi pelaku usaha maupun wajib pajak.
Langkah ini diperkirakan akan memangkas penerimaan anggaran negara sekitar 3,19 triliun dong pada 2026 dan 3,51 triliun dong pada 2027.
Namun Thang menyebut, kebijakan tersebut hanya akan mengurangi penerimaan negara dalam jangka pendek. Ia mengatakan, penerimaan akan pulih dalam jangka panjang seiring berkembangnya usaha rumah tangga dan perusahaan.
Yang terpenting, penghematan dari pajak akan memberikan tambahan sumber daya bagi pelaku usaha dan pedagang individu untuk menambah investasi, memperluas produksi, serta meningkatkan pendapatan.
Baca Juga: Bank Dunia Masukkan Vietnam dan Filipina ke Negara Menengah Atas
Pemerintah mengusulkan agar parlemen mengesahkan kebijakan tersebut dalam persidangan periode ini. Aturan diharapkan mulai berlaku pada kuartal III, sehingga dampaknya bisa segera dirasakan.
Kebijakan ini diharapkan membantu pelaku usaha dan pedagang individu meningkatkan belanja dan investasi serta memanfaatkan momentum bisnis menjelang akhir tahun.
Dalam laporan hasil kajian, Wakil Ketua Komite Urusan Ekonomi dan Keuangan Phạm Thị Phú Hà mengatakan, komite umumnya setuju atas pemotongan ini untuk memberikan dukungan sesegera mungkin dan membantu mengurangi kesulitan yang dihadapi usaha kecil.
Komite juga meminta pemerintah mengkaji secara menyeluruh berbagai kesulitan dan kendala yang disampaikan masyarakat, pelaku usaha, serta asosiasi bisnis dan menerapkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya.
Terkait target penerima manfaat pengurangan pajak, mayoritas anggota komite setuju usulan pemerintah untuk memangkas pajak penghasilan pribadi dan badan sebesar 30 persen bagi usaha rumah tangga, pedagang individu, dan perusahaan dengan omzet tahunan maksimal 10 miliar dong pada 2026 dan 2027.
Namun, komite juga mendesak pemerintah memperkuat pengawasan dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah perusahaan sengaja memecah atau mengalihkan omzet, sehingga memenuhi syarat mendapatkan insentif pajak.
