TopCareer.id – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan alasan mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mereka menginisiasi program kerja dekat rumah.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyebut, program “Mendekatkan pada Domisili dan Mendekatkan Pada Keluarga” sudah mulai diuji bagi pegawai BKN, dengan menempatkan pegawai yang ada di lingkup kantor pusat, kantor regional, dan UPT BKN, agar bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarganya.
Menurut Zudah, kebijakan ini dimulai dari keyakinannya bahwa pegawai yang memiliki keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan (work-life balance) akan mampu memberikan kinerja yang lebih optimal.
Ia menyebut, dengan kerja lebih dekat dengan keluarga, ASN bisa meningkatkan motivasi bekerja sekaligus memiliki ruang yang lebih baik dalam menjalankan peran sebagai orang tua maupun anggota keluarga.
Baca Juga: Ramai Isu Babinsa-Bhabinkamtibmas Ikut Awasi Pajak, DJP Membantah
“Untuk tahap awal, BKN melakukan uji coba program ini untuk ASN BKN agar pegawai dapat berkinerja lebih tinggi karena merasa lebih bahagia setelah berkumpul dengan keluarga,” kata Zudan, mengutip laman resmi BKN, Senin (27/7/2026).
Selain itu, menurut Zudan, ASN juga dapat menata kondisi ekonominya dengan lebih baik karena tidak lagi terbebani biaya transportasi maupun akomodasi akibat tinggal berjauhan dengan keluarga.
Zudan menambahkan, ini merupakan cara untuk membantu ASN melakukan efisiensi pengeluaran rumah tangga. Ia mengatakan, selama ini tidak sedikit pegawai yang terpaksa berpisah dari keluarga karena penempatan kerja, sehingga harus menanggung biaya perjalanan, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga di dua lokasi berbeda.
Dengan penempatan yang lebih dekat dengan domisili, beban tersebut diharapkan dapat berkurang secara signifikan.
Baca Juga: Kasus Penipuan Rekrutmen ASN di Gresik, Korban Rugi Ratusan Juta
Zudan menambahkan, apabila peningkatan kesejahteraan lewat penyesuaian pendapatan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, pengurangan beban pengeluaran diharapkan bisa jadi salah satu solusi yang dapat ditempuh tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Untuk sementara, program ini masih diterapkan sebagai uji coba di lingkungan internal BKN. Selama implementasinya, BKN akan melakukan evaluasi dampaknya terhadap produktivitas pegawai, efektivitas organisasi, serta kualitas layanan kepada masyarakat.
Hasil evaluasi bisa dapat menjadi praktik baik (best practice) dalam pengelolaan ASN berbasis kesejahteraan dan kinerja.
“Kami berharap inovasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pegawai BKN, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengelolaan ASN yang semakin adaptif terhadap kebutuhan pegawai tanpa mengesampingkan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas,” pungkas Zudan.
