TopCareer.id – Krisis iklim yang terjadi bisa memengaruhi pendapatan pekerja dan masyarakat, salah satunya lewat harga pangan yang terdampak.
Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim, Greenpeace Indonesia menjelaskan harga bahan pangan di Indonesia sendiri sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca.
“Ada banyak petani kita karena kekeringan panjang, karena banjir bandang, karena longsor, itu mengalami gagal panen dan gagal tanam,” kata Jeanny kepada TopCareer.id di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Ia mengatakan, saat gagal panen atau gagal tanam, maka jumlah pasokan makanan akan berkurang. Namun di sisi lain, permintaan di masyarakat tidak berkurang.
Sementara pada nelayan, krisis iklim membuat permukaan air laut menjadi semakin panas, sehingga berdampak pada kerusakan terumbu karang dan habitat ikan.
Dengan rusaknya habitat, ikan biasanya akan berpindah ke wilayah yang lebih jauh, sehingga nelayan berarti harus mengambil risiko jika ingin mendapatkan pasokan yang lebih banyak
Baca Juga: Greenpeace: Krisis Iklim Gerus Penghasilan dan Daya Beli Pekerja Indonesia
“Kalau mereka tidak mau ambil risiko itu, maka hasil tangkapannya jadi lebih sedikit. Hasil tangkapannya lebih sedikit, tapi demand-nya berkurang? Tidak. Demand-nya tetap tinggi,” kata Jeanny.
Berkurangnya pasokan makanan pun membuat harga bahan pangan menjadi lebih tinggi.
Di sisi lain, saat ini banyak pekerja informal yang bergantung pada platform digital seperti ojek atau kurir online. Meski begitu, Jeanny menyebut aktivitasnya juga sangat dipengaruhi cuaca.
“Ketika hujan deras terjadi, hujan ekstrem terjadi, mereka memutuskan untuk tidak mengantar paket hari itu. Mereka memutuskan untuk enggak narik ojek hari itu. Masalahnya pendapatan mereka adalah pendapatan harian,” ujarnya.
Namun, tanpa pendapatan, maka ini akan memengaruhi kebutuhan harian pekerja tersebut dan keluarganya, misalnya untuk makan.
“Itu kan itu menunjukkan bahwa ada korelasi yang sangat erat antara krisis iklim dengan kehidupan kita sehari-hari hari ini terhadap piring makan kita,” kata Jeanny.
Baca Juga: Malaria dan DBD Mengintai di Tengah Perubahan Iklim
Jeanny sendiri menyebut bahwa aksi memanjat Patung Selamat Datang di Bundaran HI, Jakarta pada Senin, 20 Oktober 2026 lalu, sebagai cara mereka untuk “berteriak” agar masalah krisis iklim juga didengarkan pemerintah.
Jeanny menilai, pemerintah selama ini belum memiliki perhatian terhadap krisis iklim. Bahkan, Undang-undang Cipta Kerja dinilai membuka peluang besar bagi pemerintah untuk memberi izin konsesi pertambangan.
“Yang mana pemerintah nih tidak tahu yang mana yang harusnya dipetakan sebagai tempat yang bisa diberikan izin atau tidak,” kata Jeanny.
UU ini juga dianggap memberikan peluang besar bagi izin perusahaan-perusahaan industri ekstraktif tanpa pembatasan.
“Itu bukti bahwa pemerintahnya tidak punya concern terhadap krisis iklim dan bencana yang mengikutinya. Nah, kenapa sampai aksi itu dilakukan? Karena selama ini kita sudah melakukan yang yang tidak perlu sampai aksi,” pungkasnya.
