TopCareer.id – Presiden Prabowo Subianto membentuk Universitas Republik Indonesia (URI). Donny Ermawan Taufanto juga telah ditunjuk sebagai Gubernur URI pada Rabu (22/7/2026).
Usai pelantikan, Donny mengatakan lembaga ini dibentuk dari perhatian Prabowo terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Bapak Presiden sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya. Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga di pemerintahan,” ujarnya.
Menurutnya, pembentukan URI dilatarbelakangi keinginan pemerintah untuk memiliki sistem pembinaan pimpinan yang berlangsung secara terstruktur, terarah, dan berkesinambungan.
Dikutip dari laman resmi URI, Universitas Republik Indonesia merupakan lembaga baru yang dibentuk pemerintah, dengan tujuan utama mencetak calon-calon pemimpin Indonesia.
Meski menyandang nama universitas, URI tidak dirancang sebagai perguruan tinggi yang membuka berbagai program studi seperti kedokteran, teknik, hukum, maupun ekonomi. Berdasarkan penjelasan pemerintah, lembaga ini lebih difokuskan sebagai pusat pendidikan kepemimpinan nasional.
URI diproyeksikan menyiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan mengisi berbagai jabatan strategis, mulai dari pemerintahan, aparatur sipil negara (ASN), badan usaha milik negara (BUMN), hingga posisi kepemimpinan lainnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengklaim, konsep URI mengadopsi model lembaga khusus pencetak pemimpin pemerintahan yang telah sukses diterapkan di berbagai negara maju.
Salah satu acuan utamanya adalah École nationale d’administration (ENA), yang kini bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP) di Prancis, sebuah lembaga legendaris penyedia calon pejabat tinggi negara.
Dalam tata kelolanya, URI akan membawahi tiga unit utama yaitu Badan Pengelola Sekolah Unggulan (mengelola Sekolah Unggul Garuda), Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Di jenjang pendidikan tinggi, pemerintah berencana membangun 10 kampus dan akan menjalin kerja sama strategis dengan sejumlah universitas ternama luar negeri. Tenaga pengajarnya dirancang melibatkan para profesional, akademisi internasional, hingga dosen perguruan tinggi papan atas.
Sementara untuk tingkat sekolah menengah, URI khusus mengelola Sekolah Unggul Garuda. Jalur pendidikan menengah lainnya tetap berada di bawah kementerian terkait.
Donny memastikan URI akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Di sisi lain, peran LAN juga diperkuat. Tidak hanya membina ASN, fungsi LAN kini diperluas untuk mencakup pelatihan dan pembinaan kader BUMN.
Baca Juga: Krisis Murid Baru di Sejumlah Sekolah, Puan Desak Pemerintah Evaluasi Layanan Pendidikan
Presiden juga berencana mendirikan 10 kampus URI, yang menyediakan program pendidikan tinggi berskema kuliah gratis. Untuk kampus permanen, pemerintah menyiapkan lahan di kawasan Cikasungka, Bogor Utara, Jawa Barat. Lahan ini memakai bekas perkebunan kelapa sawit PTPN yang dialihfungsikan.
Sementara untuk tahap awal, aktivitas operasional memanfaatkan kantor sementara di bekas gedung Kementerian BUMN di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
URI mengklaim, ke depannya mereka akan menyelenggarakan pendidikan jenjang sarjana (S1) dengan memberikan beasiswa penuh yang ditanggung oleh negara. Para lulusan akan memperoleh gelar akademik resmi layaknya perguruan tinggi pada umumnya, disokong oleh kerja sama dengan berbagai universitas unggulan internasional.
Pemerintah mengklaim konsep pembinaan ini sebenarnya telah mulai berjalan melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD). Saat ini, 399 pegawai baru BUMN sedang menjalani pelatihan intensif untuk menggembleng karakter dan kapasitas kepemimpinan mereka.
Sistem pembinaan di URI nantinya dirancang secara berjenjang. Jalur dimulai dari penjaringan lulusan sekolah menengah berprestasi, dilanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, hingga disiapkan masuk ke birokrasi pemerintahan maupun BUMN.
