TopCareer.id – Sejumlah sekolah di beberapa daerah tengah dihadapi krisis murid baru. Tidak sedikit yang hanya memiliki satu siswa di awal tahun ajaran baru. Fenomena ini pun mendapatkan sorotan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.
“Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru di berbagai daerah harus menjadi alarm bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kembali peta layanan pendidikan dasar nasional,” kata Puan.
Mengutip laman resmi DPR RI, Kamis (16/7/2026), DPR mencatat ada beberapa sekolah yang mengalami krisis murid baru. Sejumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Semarang misalnya, hanya memperoleh kurang dari 10 pendaftar.
Sementara di Kota Solo, Dinas Pendidikan mencatat setidaknya ada 8 SDN yang mengalami kekurangan murid usai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Lalu di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada 13 SD negeri dan swasta tidak memperoleh satu pun murid baru, sedangkan 427 sekolah lainnya belum mampu memenuhi kuota penerimaan siswa.
DPR juga mencatat di Kabupaten Temanggung, ada 35 SDN yang hanya memperoleh 5 murid pada ajaran baru. Bahkan, satu sekolah dilaporkan tidak mendapatkan murid sama sekali. 166 SD di Kabupaten Sragen juga tercatat hanya menerima di bawah 10 siswa.
Di media sosial, banyak video MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) yang memperlihatkan SD negeri hanya mendapat sedikit murid baru, bahkan ada yang hanya ada 1 murid baru. Beberapa di antaranya yaitu SDN 3 Bukit Karangasem Bali, SD di Boyolali, beberapa SD di Tulungagung, dan SDN di Demak.
Baca Juga: DPR Soroti Rekrutmen ASN Palsu di Gresik, Pencari Kerja Diminta Waspada
Puan mengatakan, ada beberapa alasan krisis murid yang dinilai berdampak pada menurunnya jumlah anak usia sekolah, serta bergesernya preferensi masyarakat dalam memilih sekolah.
Untuk itu, pemerintah pun diminta melakukan pengecekan dan kajian lebih mendalam. “Apakah memang ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional, atau memang hanya berupa kasuistik di beberapa daerah. Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa yang terjadi,” kata Puan.
Mantan Menko PMK itu menyebut, jika fenomena ini terjadi hanya kasuistik, pendekatan yang dilakukan bisa disesuaikan dengan kriteria setiap daerah. Namun jika isu krisis murid ini terjadi secara nasional, Puan menilai hal tersebut tidak cukup dijawab hanya dengan menutup atau menggabungkan sekolah.
“Karena ini menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin setiap anak memperoleh pendidikan dasar yang mudah dijangkau, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Puan.
Puan menegaskan, pemerintah tidak boleh menerapkan satu solusi yang sama untuk semua daerah.
“Pemerintah perlu segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan, berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, dan proyeksi penduduk sedikitnya untuk sepuluh tahun ke depan,” ujarnya.
Peta ini, kata Puan, harus menjadi dasar evaluasi eksistensi sekolah.
Baca Juga: DPR: Magang Nasional Harus Benar-Benar Bisa Tekan Jumlah Pengangguran
Ia menambahkan, evaluasi dilakukan untuk menentukan sekolah mana yang perlu direvitalisasi dikembangkan menjadi sekolah rujukan, digabungkan, atau tetap dipertahankan karena memiliki fungsi strategis bagi akses pendidikan masyarakat.
“Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan hak anak. Apabila penggabungan sekolah dinilai menjadi pilihan, Pemerintah wajib lebih dahulu memastikan adanya transportasi sekolah yang aman,” kata politikus PDIP ini.
Selain itu, keputusan yang diambil tidak boleh hanya didasarkan pada jumlah murid atau biaya operasional. Menurut Puan, sekolah negeri juga perlu bertransformasi agar kembali relevan dengan harapan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga harus memperbaiki kualitas pembelajaran, penguatan karakter dan pendidikan keagamaan, kompetensi guru, keamanan sekolah, hingga komunkasi dengan orang tua.
“Negara tidak dapat meminta masyarakat memilih sekolah negeri tanpa memastikan sekolah tersebut benar-benar menawarkan layanan yang dipercaya dan dibutuhkan keluarga,” pungkasnya.
