Topcareer.id – Pemerintah mengevaluasi Program Kartu Prakerja agar memiliki tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel. Dalam program tersebut modul-modul pelatihan dibuat sangat beragam untuk menyesuaikan latar belakang pendidikan, profesi, sebaran geografis dan minat peserta.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menjelaskan, modul-modul dengan jenjang kompleksitas tinggi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peserta, utamanya untuk upskilling.
Sementara, jenjang pelatihan yang lebih praktis, untuk memenuhi kebutuhan peserta mencari jenis pekerjaan baru atau bisa menjadi modal untuk wirausaha di masa pandemi.
Baca juga: Perbesar Kapasitas Peserta Kartu Prakerja, Pemerintah Kucurkan Rp 20 Triliun
“Adanya konsep pelatihan berbayar adalah demi menjamin keberlanjutan dari sebuah ekosistem dunia usaha yang meliputi sarana pembayaran, pengelola pelatihan dan penyedia jasa pelatihan, serta seluruh rantai usaha yang terlibat,” jelas Denni dalam keterangan tertulis.
“Di masa pandemi, sistem pelatihan online yang dilengkapi sertifikat ini didesain untuk interaktif, baik langsung secara real time (webinar) maupun tidak langsung berupa learning management system atau media kontak dan sarana feedback langsung dari instruktur,” tambahnya.
Untuk menjamin kualitas pelatihan, Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja senantiasa melakukan kurasi dan verifikasi final atas lembaga pelatihan yang diusulkan oleh mitra platform digital.
Lembaga pelatihan dan mitra platform digital bersaing secara sehat dalam e-marketplace dan konsep bantuan langsung di mana peserta memiliki kebebasan memilih modul pelatihan sesuai minat dan kebutuhan masing-masing.
Baca juga: Rakyat Terdampak Corona, Presiden Naikkan Jumlah Uang dan Penerima PKH dan Kartu Prakerja
“Ke depannya, kami akan meningkatkan kapasitas kurasi dengan bekerja sama dengan pakar dan praktisi vokasi, selain jajaran kementerian/lembaga yang biasa menyelenggarakan pelatihan vokasi,” tutur Denni.
Sebelumnya, Komite Cipta Kerja dan Manajemen Pelaksana juga telah berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mana disampaikan bahwa pelaksanaan dan kemitraan dalam Kartu Prakerja telah memenuhi prinsip-prinsip persaingan usaha sehat.
Pada tahap awal, terdapat 10 mitra platform digital diundang untuk menjadi mitra program Kartu Prakerja dan 8 di antaranya menyatakan kesediaannya.
“Manajemen Pelaksana pun telah membuka pendaftaran kepada publik untuk menjadi mitra baru secara terbuka. Saat ini sudah ada 19 perusahaan yang menyatakan minatnya dan ke depan masih akan terus terbuka,” ujar Denni. *
Editor: Ade Irwansyah
