Topcareer.id – Indonesia naik 11 peringkat atas kinerjanya dalam pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada United Nations (UN) E-Government Survey 2022. Indonesia berada di peringkat 77 dari sebelumnya urutan 88 pada 2020 dan 107 pada 2018.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas megatakan bahwa hasil tersebut menunjukkan implementasi SPBE yang terus meningkat secara signifikan.
“Tahun ini Indonesia kembali naik peringkat pada hasil survei e-government yang dilakukan PBB. Ini tentu menjadi kabar baik bagi kita semua, dan hasil kerja keras seluruh tim SPBE di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah,” kata Menpan dikutip dari siaran persnya, Jumat (30/9/2022).
Lebih lanjut Menpan mengatakan, digitalisasi harus segera diwujudkan utamanya dalam pemeritahan. “Saya kira ke depan tidak dapat dipungkiri birokrasi ini harus menuju next level, yaitu digitalisasi. Muaranya adalah pelayanan publik makin ekselen,” ujarnya.
Ia berharap seluruh kementerian, lembaga dan pemda memperkuat komitmen dan meningkatkan implementasi SPBE.
Perwujudan digital melayani sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam Perpres 95/2018 tentang SPBE terus didorong agar masyarakat merasakan manfaatnya sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Salah satu fokus reformasi birokrasi tematik adalah administrasi pemerintahan yang berbasis digital, baik dari sisi kultur, struktur, maupun kompetensi SDM-nya. Ini harus terus kita gerakkan untuk semakin mempercepat kerja birokrasi dalam melayani publik,” jelas Anas.
Baca juga: Ini Syarat PNS Yang Bisa Ajukan Cuti Di Luar Tanggungan Negara
Survei PBB kali ini mengusung tema “The Future of Digital Government”. Tujuan dari survei tersebut adalah sebagai alat bantu pembangunan bagi negara-negara anggota PBB untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing-masing dalam upaya mempertajam implementasi kebijakan dan strategi pengembangan penerapan SPBE.
Untuk tujuan survei, PBB mempredikatkan negara-negara yang mendapatkan poin lebih dari 0.75 sebagai Very High E-Government Development Index atau Very High EGDI, antara 0.50 sampai 0.75 sebagai High EGDI, antara 0.25 sampai 0.50 sebagai Middle EGDI, dan kurang dari 0.25 sebagai Low EGDI.
Secara keseluruhan, Indonesia mencetak skor 0.71600 di dalam grup High EGDI di United Nations E-Government Survey 2022.
Survei yang dipublikasikan setiap dua tahun ini, memeringkatkan 193 negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dari tiga dimensi ukuran kinerja, yang tergabung dalam E-Government Development Index (EDGI) tersebut, antara lain indeks pelayanan online atau online service index (OSI), indeks infrastuktur telekomunikasi atau telecommunication infrastructure index (TII), dan indeks sumber daya manusia atau human capital index (HCI).
