TopCareer.id – Ruang publik yang ideal bukan sekadar area yang berisi tempat jajan viral atau lokasi untuk bikin konten media sosial yang estetik.
Ruang publik seharusnya bisa menjadi tempat bagi masyarakat untuk membangun hubungan sosial hingga bertukar ide dan pikiran, dengan bebas, aman, dan nyaman.
Namun saat ini, ruang publik kerap diposisikan sebagai area komersial dan privat. Masalah ini masih belum termasuk isu-isu lain seperti terbatasnya ruang hijau, keamanan bagi perempuan, hingga keberadaan pedagang kaki lima.
Isu ruang publik inilah yang diangkat dalam diskusi “Menagih Jakarta yang Ramah sebagai Hak Warga atas Ruang Publik” Gedung Kesenian Miss Tjitjih, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Diskusi ini merupakan seri pertama dari Imagine Jakarta: Membayangkan Kota Masa Depan yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara (IKAD) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Diskusi pun mempertanyakan: Apakah ruang publik hanya dipahami sebagai ruang yang tersedia secara fisik, atau sebagai ruang yang benar-benar dapat digunakan, dinikmati, dan dimiliki secara sosial oleh seluruh warga?
Lathiyfah Shanti Purnamasari, peneliti kota dan gender dalam acara tersebut mengatakan bahwa konsep third place dari Ray Oldenburg sebagai salah satu perspektif yang digunakan untuk membaca persoalan tersebut.
Baca Juga: Di Luar Kantor dan Rumah, ke Mana Pekerja Jakarta Bisa Berkumpul?
Ruang ketiga merupakan ruang kehidupan sehari-hari di luar rumah dan tempat kerja yang memungkinkan orang bertemu secara informal, rutin, dan relatif setara.
“Orang sering mengira pasti ruang publik bisa menjadi tempat ketiga, ternyata tidak. Justru ada kategori yang penting itu adalah ‘home away from home,'” kata Lathifyah atau biasa dipanggil Luna tersebut di Jakarta.
Menurut Luna ruang ketiga harus menjadi tempat yang membuat seseorang bisa merasa bahwa tempat tersebut seperti sebuah “rumah.”
“Coba kita sekarang refleksi kalau misalkan kita sama teman-teman pergi entah ke taman, perpustakaan, kafe, apakah kita merasa tempat-tempat itu seakan-akan living room kita,” ujarnya.
Ia mencontohkan, salah satu ruang ketiga seperti tempat bermain yang kerap digunakan anak-anak untuk berkumpul dengan teman-temannya, di mana kita akan tahu teman-teman kita pasti akan berada di sana.
“Jadi bukan tempat kita janjian sama teman-teman kita, terus kita ngobrolnya bukan sama orang lain, terus besoknya kita nongkrong di tempat lain karena ingin merasakan pengalaman yang berbeda,” kata Luna.
Ade Darmawan, pendiri Kolektif Ruang Rupa dan Gudskul Ekosistem mengatakan, ruang publik bukanlah ruang yang dibuat oleh pemerintah daerah atau arsitek, namun ruang-ruang yang diciptakan oleh warganya sendiri.
“Kalau membayangkan ideal, yang saya bayangkan adalah ruang-ruang yang dikelola oleh warga. Jadi ruang publik atau ruang bersama, yang menurut saya, bukan ruang-ruang yang diberikan atau didesain oleh penguasa,” kata Ade.
Ade pun menilai bahwa ruang-ruang yang sengaja didesain seperti “ruang komunitas”, “creative hub”, atau semacamnya yang dibuat oleh bisnis properti di Indonesia, gagal sebagai sebuah ruang ketiga.
“Orang lupa tidak cuma hardware. Orang lupa bahwa ada software, butuh waktu, butuh empati, butuh solidaritas, butuh gagasan, untuk menjalankan itu,” katanya.
“Jadi tidak bisa cuma ruang publik, ada fasilitas dan lain sebagainya, tapi tidak ada software-nya, tidak ada programnya, tidak ada orang yang punya empati, tidak ada orang yang punya social skill untuk mengelola itu, itu tidak akan berhasil,” pungkas Ade.
Baca Juga: Menyenangkan Saja Tak Cukup, Outing Karyawan Wajib Berdampak dan Efisien
Cania Citta, pendiri Malaka Project yang juga kreator konten pun mengungkapkan sulitnya mencari ruang publik yang ideal bagi masyarakat di Jakarta.
Menurutnya, meski secara infrastruktur ada banyak tempat yang bisa jadi ruang publik seperti taman, masalah lain seperti kemacetan juga jadi tantangan lain.
“Jadi kebanyakan orang akhirnya sering di rumah, cuma lewat gadget dan layar, dan itu sebenarnya membuat kita makin berjarak secara geografis,” kata Cania.
Ia pun mengakui, masalah ruang publik juga tak lepas dari soal apa keuntungan finansial yang mereka dapatkan dari keberadaan sebuah tempat.
“Kalau satu lahan yang sama dibangun mal, terus dibangun taman, berapa uang yang dihasilkan. Ini kelihatannya cara berpikir korporasi, tapi aku melihatnya ini cara berpikir semua entitas, bukan hanya korporasi,” kata Cania.
Ia mengatakan, ditambah dengan adanya diskoneksi sosial, seseorang pun akan merasa tidak butuh untuk terhubung dengan orang-orang di sekitarnya.
“Ini menjelaskan kenapa di apartemen-apartemen hampir tidak ada social room. Orang juga merasa tidak terinsentif dengan adanya itu, karena mereka juga disconnected anyway,” kata Cania.
