TopCareer.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan tingkat kesempatan kerja pada perempuan di Indonesia.
Hal ini diungkap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat melaporkan Indeks Ketimpangan Gender 2025 dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Menurut Amalia, sejak 2020 hingga 2025, nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia mengalami penurunan. Dalam laporan terbarunya, angkanya saat ini berada di 0,402 atau turun 0,019 poin dibandingkan 2024.
“Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam ketimpangan gender secara agregat,” kata Amalia.
Namun, Amalia melihat masih adanya pelebaran gender gap pada indikator pembentuk, yaitu keterwakilan anggota legislatif perempuan yang turun 0,18 persen poin dibandingkan tahun 2024.
Baca Juga: BPS: 100 Orang Produktif di RI Menanggung 45 Orang Usia Nonproduktif
Jika melihat dari pasar tenaga kerja, BPS mengatakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan menunjukkan tren meningkat secara konsisten.
Di 2025, TPAK perempuan meningkat menjadi 56,63 persen atau naik 0,21 persen poin dari tahun sebelumnya. Angka ini meningkat lebih cepat jika dibandingkan dengan TPAK laki-laki.
Sementara Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Perempuan mengalami peningkatan dari 93,54 persen pada 2020 menjadi 95,16 persen pada tahun 2025, atau naik 1,62 persen.
“Perempuan semakin banyak beraktivitas di dalam perekonomian. Jumlah Bukan Angkatan Kerja secara keseluruhan turun 1,6 persen poin dari 2020 menjadi 47,05 juta orang pada tahun 2025,” kata Amalia.
Di tahun 2020, BPS mencatat bahwa angka Bukan Angkatan Kerja perempuan berada di angka 47,82 juta orang.
Baca Juga: BPS: Jumlah Pengangguran di RI 7,24 Juta Orang per Februari 2026
Lebih lanjut, BPS melaporkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender di DKI Jakarta menjadi yang terendah. Sementara, provinsi di kawasan Indonesia Timur menunjukkan nilai yang lebih tinggi pada 2025.
Menurut Amalia, tingginya skor IKG di wilayah Indonesia Timur memperlihatkan masih tingginya ketimpangan gender di sana.
“Dari keseluruhan wilayah, sebanyak 21 provinsi memiliki nilai IKG di atas angka nasional. Sementara, 17 provinsi berada di bawah atau sama dengan angka nasional,” kata Amalia.
Jawa Tengah, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung menjadi tiga provinsi dengan perbaikan ketimpangan gender terbaik. Sebaliknya, Bengkulu, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan mengalami pelebaran ketimpangan.
