TopCareer.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa tenaga kerja Indonesia harus siap menghadapi perubahan dunia kerja akibat perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Hal ini disampaikan Nezar dalam Pelatihan Dampak AI pada Pekerjaan dan Tenaga Kerja secara daring dari Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, meski AI generatif membawa peluang peningkatan produktivitas, ada kekhawatiran terhadap perubahan struktur pekerjaan.
“Dilema ini nyata, karena kemajuan pesat AI generatif telah mengubah cara kita bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat,” ujarnya, mengutip siaran pers, Kamis (3/9/2026).
Kesiapan pekerja dinilai semakin mendesak, seiring makin meluasnya paparan AI terhadap tenaga kerja.
Merujuk laporan International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional, hampir satu dari empat pekerja di kawasan ASEAN memiliki pekerjaan yang terpapar AI generatif.
Dampaknya juga tidak terbatas pada lapangan kerja, tetapi dapat memengaruhi pendapatan negara dan struktur fiskal. “Bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar topik akademis,” kata Nezar.
Baca Juga: Komdigi dan BP BUMN Siapkan Jalur Karier buat Talenta AI
Wamen mengatakan, pemerintah tidak bisa menunggu AI benar-benar berdampak pada pekerja untuk menyusun langkah mitigasi.
Menurutnya, kebijakan perlu diarahkan sejak awal dengan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan nasional. “Kita harus bertindak dari sisi hulu,” ujarnya.
Nezar menambahkan, pendekatan ini penting agar transformasi AI dapat dikelola sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap tenaga kerja dan perekonomian.
Dalam konteks pemerintahan, aparatur sipil negara (ASN) juga harus segera meningkatkan keterampilan dan pelatihan ulang.
ASN yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital, dan tata kelola digital, perlu memahami cara kerja AI, dampak yang ditimbulkan, serta potensi risikonya.
“Peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan bukan lagi pilihan,” kata Nezar.
Baca Juga: AI Ubah Dunia Kerja, Ini 5 Strategi HR biar Tak Tertinggal
Tanpa pemahaman memadai, menurut Nezar, kebijakan pemerintah berisiko tertinggal dari perkembangan teknologi.
Dia pun berharap penguatan kompetensi pemerintah dapat berorientasi pada kesiapan jangka panjang, termasuk melalui literasi AI, kemampuan analisis kebijakan, dan pengambilan keputusan berbasis data.
Dengan begitu, ASN dapat menjadi penggerak transformasi pemerintahan digital, sekaligus membantu membangun tenaga kerja nasional yang tangguh dan inklusif menghadapi era AI.
Selain kompetensi, Nezar menegaskan kesiapan menghadapi AI juga perlu ditopang tata kelola yang kuat dan koordinasi lintas sektor.
Ia menyebut, pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan berdasarkan pemahaman terhadap teknologi sehingga tidak terjebak pada respons yang berlebihan atau kontraproduktif.
“Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang berpengetahuan, bukan reaktif,” pungkasnya.
