Topcareer.id – Twitter Inc telah mengatakan larangan untuk iklan politiknya yang mencakup referensi pada kandidat politik atau undang-undang, dan Twitter tidak akan mengizinkan iklan yang mengarahkan pada pilihan sosial politik tertentu.
Pihak Twitter mengatakan akan mendefinisikan dan melarang konten politik apa pun yang merujuk “seorang kandidat, partai politik, pejabat pemerintah terpilih atau ditunjuk, pemilihan, referendum, surat suara, undang-undang, peraturan, arahan, atau hasil peradilan.”
Twitter akan menggunakan kombinasi teknologi otomatis dan tim manusia untuk menegakkan kebijakan iklan baru ini. Langkah ini dilakukan di masa kampanye untuk pemilihan presiden Amerika Serikat pada November 2020 nanti yang memanas di tengah meningkatnya tekanan pada perusahaan media sosial untuk berhenti menerima iklan yang menyebarkan informasi hoax dan dapat mempengaruhi pemilihan.
Baca juga: Penampakan Donald Trump di Home Alone 2, Ada yang Lihat?
“Kami percaya jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli,” kata Kepala Eksekutif Twitter Jack Dorsey dalam mengumumkan larangan iklan tersebut.
Mengutip Reuters, Facebook Inc. mengatakan tidak akan menahan pidato politik dan telah menolak ajakan dari beberapa politisi lainnya untuk mengikuti jejak Twitter, dan mengatakan tidak akan memeriksa iklan politik di situsnya.
Brad Parscale, manajer kampanye untuk upaya pemilihan kembali Presiden AS Donald Trump, dalam sebuah pernyataan menyebut langkah itu sebagai upaya lain untuk membungkam kaum konservatif, karena Twitter tahu Presiden Trump memiliki program kampanye online paling canggih yang pernah ada.
Baca juga: Donald Trump Tak Sendirian, Ini Negara yang Memakzulkan Presidennya
Del Harvey, vice president of trust and safety mengatakan “Twitter akan memungkinkan perusahaan dan kelompok advokasi untuk menjalankan iklan yang mempromosikan kesadaran dan diskusi tentang penyebab sosial, seperti perlindungan lingkungan. Tetapi mereka tidak akan diizinkan untuk mendorong perubahan politik atau legislatif, terutama jika mereka mengadvokasi sesuatu yang menguntungkan bisnis mereka.”
Iklan yang dimaksudkan untuk mempromosikan kesadaran tentang suatu alasan akan diizinkan untuk menargetkan pengguna di tingkat negara bagian atau lebih luas, tetapi tidak dengan kode pos. Dan para pengiklan itu tidak akan dapat menargetkan orang berdasarkan kecenderungan politik mereka, kata Twitter.
Para kritikus mengatakan larangan Twitter itu akan mempersulit kandidat yang kurang dikenal untuk mengambil alih posisi petahana. *
Editor: Ade Irwansyah
