Topcareer.id – BPJS Kesehatan mengaku bisa mencegah kecurangan (fraud) dan mendeteksi berbagai indikasi terhadap potensi kecurangan, terutama di bidang pelayanan kesehatan.
Bahkan, selama 4 tahun berturut-turut, BPJS Kesehatan meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dan memperoleh predikat sangat baik melalui assesment oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2018.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari tata kelola dalam ekosistem JKN yang mencakup 3 hal yakni pelayanan, keuangan, dan pemerintah.
“Di sisi pelayanan, terdapat fasilitas kesehatan, organisasi profesi, dan asosiasi profesi. Dari sisi keuangan, terdapat mitra perbankan, Payment Point Online Banking (PPOB), dan lembaga keuangan lainnya,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris di Jakarta, Kamis (18/6/2020).
Baca juga: BPJS Kesehatan Terpilih Jadi Inisiator Studi Lintas Negara
Fahmi mengatakan, di sisi pemerintah, terdapat sejumlah kementerian atau lembaga dan instansi yang memiliki andil besar dalam penyelenggaraan JKN-KIS.
“Dari mulai kepesertaan, pelayanan, hingga pembayaran klaim, prosesnya berkaitan satu sama lain dan tanpa terputus melibatkan banyak stakeholder. Semua sistem yang kami kembangkan terintegrasi satu sama lain hingga akhirnya menghasilkan big data,” tambahnya.
Menurut Fahmi, agar terbentuk ekosistem Program JKN-KIS yang sehat, peran serta tugas pokok dan fungsi stakeholder harus sesuai dengan regulasi. Komunikasi dan koordinasi yang baik dari seluruh stakeholder juga menjadi hal penting.
Baca juga: Pemerintah Akan Subsidi Iuran Peserta BPJS Kesehatan Kelas III Selama 6 Bulan
“Misalnya dari segi regulator, apakah regulasi yang dikeluarkan instansi terkait mendorong terjadinya pelayanan yang seharusnya, misalnya ada standar pelayanan yang sama dari masing-masing jenis pelayanan kedokteran. Lalu dari segi data, bagaimana ekosistem akan membuat data itu verified dan valid, serta hal-hal lainnya,” imbuhnya.
Editor: Feby Ferdian
