TopCareer.id – Seorang Wali Kota di Jepang memicu perdebatan usai dirinya mengumumkan mengambil cuti melahirkan.
Shoko Kawata, Wali Kota Yawata, sebuah daerah di Jepang bagian barat, pada Mei lalu mengumumkan bakal mengambil cuti melahirkan. Saat itu dia yakin wakilnya mampu menjalankan pemerintahan dengan baik selama dirinya cuti.
Jepang memang memberikan hak cuti melahirkan bagi pekerja perempuan. Namun aturan ini tidak berlaku bagi seorang wali kota, membuat Kawata jadi wali kota aktif pertama yang melakukannya.
“Saya tidak menyangka ini akan menjadi begitu kontroversial,” kata Kawata kepada The Guardian, seperti dikutip Kamis (2/7/2026).
“Masih ada anggapan bahwa dalam dunia kerja, seseorang harus mengorbankan kehidupan pribadinya demi mengabdikan diri pada karier,” ujarnya.
Wanita 35 tahun itu menyebut dia merasa banyak warganet Jepang yang baru mengetahui soal keputusan ini.
Baca Juga: Bahas RUU Ketenagakerjaan, DPR Sorot Nasib PRT dan Cuti Melahirkan
“Bagi laki-laki, proses melahirkan tidak memengaruhi kondisi fisik mereka, sehingga secara teknis mereka masih bisa terus bekerja sambil mengesampingkan kehidupan pribadi. Namun bagi perempuan, secara fisik itu tak mungkin dilakukan,” katanya.
Menurut Gender Gap Report terbaru, Jepang berada di peringkat 118 dari 148 negara, terendah di antara negara-negara anggota G7.
Salah satu penyebabnya adalah masih kuatnya stereotip gender. Hingga saat ini, hanya sekitar 30 persen anggota dewan di Jepang yang merupakan perempuan, dengan hanya 1,2 persen di antaranya yang berusia di bawah 40 tahun.
Kawata mengatakan, meski kesetaraan gender di Jepang sudah lebih baik, namun perempuan masih sering sulit mencapai posisi kepemimpinan.
Shoko Kawata menjadi wali kota perempuan termuda di Jepang, saat dirinya berusia 33 tahun. Dia menang pemilih sebagai calon independen dengan mengusung kampanye meningkatkan layanan pengasuhan anak.
Setelah lulus dari jurusan ekonomi di Universitas Kyoto, Kawata bekerja sebagai petugas penanganan kasus di Pemerintah Kota Kyoto. Ia lalu menjadi staf politik sebelum akhirnya terpilih sebagai wali kota pada 2023.
Selama tiga tahun menjabat, Kawata memusatkan perhatian pada upaya mengatasi salah satu persoalan terbesar Jepang yaitu penurunan jumlah penduduk.
Baca Juga: Penduduk Jepang Menyusut, Apa Dampaknya untuk Negara?
Pada 2002, wilayah yang dipimpinnya, salah satu kota dengan populasi terkecil di prefektur tersebut, memiliki 74.329 penduduk. Hingga April 2026, jumlah itu menyusut menjadi 67.876 jiwa.
“Saya selalu menyadari bahwa populasi Jepang terus menyusut,” kata Kawata. “Namun setelah menjabat sebagai wali kota, saya benar-benar memahami betapa seriusnya persoalan ini.”
Kawata pun berencana kembali masuk kantor pada Desember 2026 usai cutinya selesai.
Mengingat ini merupakan anak pertamanya, Kawata mengaku belum tahu pasti apa yang akan ia hadapi. Namun, dirinya berharap keputusannya bisa menginspirasi lebih banyak perempuan untuk terjun ke dunia politik di Jepang.
“Jika lebih banyak perempuan terlibat dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan,” ujarnya, “kita akan mampu menciptakan lebih banyak sistem sosial yang mendukung keseimbangan antara karier dan kehidupan keluarga,” pungkasnya.
