TopCareer.id – Jepang sedang mengalami penyusutan jumlah penduduk. Fenomena ini pun berdampak pada tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga daya saing negara di tingkat global.
Ronny Rachman Noor, pakar genetika ekologi IPB University mengatakan, Jepang kini menghadapi kombinasi tantangan tingkat kelahiran yang rendah, populasi lansia yang terus meningkat, serta perubahan sosial dan ekonomi yang membuat generasi muda menunda pernikahan dan memiliki anak.
“Banyak generasi muda menunda pernikahan karena faktor ekonomi dan perubahan nilai sosial,” kata Ronny, mengutip laman resmi IPB University, Jumat (26/6/2026).
“Biaya hidup yang tinggi di kota seperti Tokyo dan budaya kerja yang ketat dengan jam kerja panjang menyulitkan mereka menjaga keseimbangan antara karier dan keluarga,” ia menambahkan Ronny.
Total fertility rate (TFR) Jepang berada di kisaran 1,3 anak per perempuan, jauh di bawah angka pengganti penduduk sebesar 2,1. Sementara, hampir 30 persen penduduk Jepang telah berusia di atas 65 tahun.
Menurut Ronny, pemerintah Jepang pun sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka sudah menerapkan berbagai kebijakan seperti jam kerja fleksibel, penitipan anak gratis, subsidi pendidikan, hingga meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja.
Selain itu, pemerintah juga mendorong revitalisasi desa dan membuka peluang bagi pekerja asing di sejumlah sektor.
Baca Juga: Krisis Pekerja Terampil, Robot Humanoid Diuji Coba Kerja di Bandara
Namun, Ronny menilai berbagai upaya tersebut belum mampu membalikkan tren penurunan populasi.
“Faktor budaya menghambat keberhasilan program pemerintah karena norma sosial memaksa perempuan memilih antara karier dan keluarga. Kestabilan ekonomi belum tercapai karena banyak generasi muda kesulitan memenuhi biaya hidup dan merawat anak,” ujarnya.
Anjloknya populasi pun mulai terasa dalam jangka pendek dengan berkurangnya tenaga kerja dan meningkatnya beban fiskal karena pertambahan jumlah lansia.
Dalam jangka panjang, situasi ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi jumlah pembayar pajak, serta menekan inovasi dan investasi.
“Penurunan jumlah penduduk ini dapat mengancam keberlanjutan sistem kesejahteraan pensiun dan layanan kesehatan. Dari sisi geopolitik, Jepang mungkin bergantung pada aliansi internasional dan otomatisasi untuk tetap kompetitif,” kata Ronny.
Imigrasi memang bisa jadi solusi cepat untuk menambah tenaga kerja. Namun, ada resistensi budaya dan politik yang menantangnya.
Baca Juga: Populasi Jepang Anjlok 3 Juta dalam 5 Tahun, Terbesar Sepanjang Sejarah
Di sisi lain, reformasi internal seperti perbaikan budaya kerja dan dukungan terhadap keluarga lebih sesuai dengan nilai lokal, tapi perlu waktu panjang.
Karena itu, skenario paling realistis menurut Sonny adalah dengan menggabungkan keduanya melalui pelonggaran imigrasi secara bertahap, perbaikan budaya kerja, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Jadi, budaya di Jepang belum sepenuhnya siap menerima imigrasi dalam jumlah besar. Tekanan demografi dan ekonomi dapat mendorong Jepang menjadi lebih pragmatis, meski dengan batasan yang ketat. Perubahan mungkin akan terjadi, meskipun perlahan,” ujarnya.
Jepang pun ke depan diperkirakan bakal semakin mengandalkan teknologi seperti robotika, kecerdasan buatan, dan otomatisasi untuk menjaga produktivitas ekonomi. Namun menurut Ronny, teknologi semata tidak cukup.
“Penurunan populasi di Jepang menjadi tantangan besar yang perlu mendapat perhatian serius. Reformasi internal untuk keberlanjutan dan kebijakan imigrasi terukur untuk tenaga kerja menjadi kombinasi yang diperlukan,” pungkasnya.
