TopCareer.id – Penerapan Work From Home (WFH) pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta demi menghemat bahan bakar banyak dipertanyakan.
Beberapa mempertanyakan apakah WFH benar-benar solusi atau cuma memindahkan beban energi dari kantor ke rumah, yang malah membuka celah ketimpangan baru.
Vina Salviana Darvina Soedarwo, pakar sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengatakan, kebijakan WFH yang muncul di tengah tekanan energi bisa jadi solusi simbolis jika tanpa paket kebijakan komprehensif.
Menurutnya, tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan.
Baca Juga: APINDO Soal WFH 1 Hari: Bisa untuk Back Office, Terbatas di Sektor Riil
Soal rumah menjadi tempat kerja, masyarakat sudah terbiasa sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal yaitu penghematan energi.
“Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi WFA (Work From Anywhere),” kata Vina, mengutip laman resmi UMM, Jumat (9/4/2026).
“Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” ia menambahkan.
Bergesernya ruang kerja juga otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga.
“Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal,” kata Vina.
Baca Juga: Tak Semua WFH Sehari Seminggu, ASN Posisi dan Sektor Ini Wajib ‘Full’ WFO
Ia pun menyebut, WFH juga berisiko memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan jelas tidak punya opsi kerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian.
Jika tidak diantisipasi, kondisi ini malah bisa memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.
Vina pun menegaskan pemerintah harus menyusun pedoman profesi secara transparan dan mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar daerah.
“WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” pungkasnya.
