TopCareer.id – Asosasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merespon langkah pemerintah yang mengimbau Work From Home (WFH) 1 hari seminggu bagi sektor swasta.
Shinta Widjaja Kamdani, Ketua Umum Apindo menyatakan langkah ini bisa dipahami sebagai bagian dari upaya membangun sense of crisis, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang masih volatil, termasuk potensi gangguan pasokan energi yang dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Menurut Shinta, implementasi kebijakan ini sangat tergantung pada karakteristik tiap-tiap sektor.
“Untuk sektor dengan fungsi back office dan aktivitas non-esensial secara fisik, WFH relatif dapat diakomodasi tanpa mengganggu produktivitas secara signifikan,” kata Shinta dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).
Sementara, untuk sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, serta industri makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kehadiran fisik tenaga kerja dan kelancaran operasional di lapangan, fleksibilitas penerapan WFH menjadi lebih terbatas.
Baca Juga: Menaker Imbau Pengusaha Beri WFH 1 Hari Seminggu ke Pekerja
“Oleh karena itu, pengecualian terhadap sektor layanan publik dan sektor strategis menjadi langkah yang tepat untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi,” kata Shinta.
Ia juga mengingatkan tingkat kesiapan infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia yang masih beragam.
Menurutnya, perusahaan besar dan sektor formal di perkotaan umumnya telah memiliki kesiapan yang lebih baik dalam mengadopsi sistem kerja jarak jauh. Namun banyak sektor lainnya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi.
“Hal ini menunjukkan bahwa penerapan WFH secara rutin belum dapat dilakukan secara merata di seluruh sektor ekonomi,” kata Shinta.
Baca Juga: Soal WFH Demi Hemat BBM, Apindo: Tak Semua Sektor Bisa
Terkait biaya, WFH dinilai akan memberikan efisiensi biaya operasional kantor. Namun, penerapannya juga akan menambah investasi pada sistem digital, konektivitas, serta dukungan kerja jarak jauh.
Karena itu, dampak terhadap biaya operasional bersifat tidak seragam dan sangat bergantung pada karakteristik masing-masing perusahaan.
APINDO pun menilai kebijakan ini sebaiknya ditempatkan sebagai imbauan yang selektif dan terukur, dengan ruang adaptasi di tingkat perusahaan sesuai kebutuhan operasional masing-masing.
Shinta menegaskan, implementasi kebijakan harus memastikan tidak menimbulkan disrupsi terhadap rantai pasok, distribusi barang, maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Sektor produktif seperti industri padat karya dan sektor berorientasi ekspor perlu tetap dijaga produktivitasnya, sementara WFH dapat diterapkan pada fungsi back office sesuai kebutuhan dan kesiapan masing-masing perusahaan,” pungkasnya.
