TopCareer.id – Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) 1 hari dalam sepekan yang mau dilakukan pemerintah harus dilakukan secara proporsional.
Menurut IESR, opsi 1 hari WFH merupakan respon yang rasional di tengah tekanan harga dan risiko pasokan energi global.
Kebijakan ini dinilai bisa membantu mengurangi perjalanan komuter, menahan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perkotaan, dan memberi ruang bagi pemerintah menstabilkan pasokan serta ekspektasi publik.
Namun, IESR menegakan langkah ini harus ditempatkan secara proporsional.
Menurut Fabby Tumiwa, CEO IESR, dikutip dari keterangan resmi IESR, Jumat (27/3/2026), manfaat WFH 1 hari sepekan memang terlihat untuk segmen perjalanan kerja.
Baca Juga: Soal WFH Demi Hemat BBM, Apindo: Tak Semua Sektor Bisa
Meski begitu, dampaknya terbatas terhadap total konsumsi BBM nasional karena konsumsi energi Indonesia juga berasal dari kegiatan logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, dan aktivitas ekonomi non-perkantoran seperti industri.
Karena itu, WFH harus menjadi bagian dari paket kebijakan yang lebih besar, bukan satu-satunya jawaban.
Selain itu, adanya potensi konflik yang berkepanjangan di Selat Hormuz dan risiko gangguan pasokan energi global apabila perang usai, fokus kebijakan tak boleh hanya pada penghematan sesaat.
Indonesia harus memperkuat ketahanan energi jangka pendek sambil memakai momentum ini untuk mempercepat transisi energi, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan membangun sistem energi yang lebih aman, domestik, dan bersih.
Baca Juga: WFH 1 Hari Sepekan Dinilai Belum Tentu Efektif Hemat BBM
“WFH 1 hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM, dan krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan dan lebih tahan (resilient) terhadap impor dan energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi oleh risiko geopolitik,” ujar Fabby.
IESR sendiri mendukung WFH 1 hari seminggu sebagai langkah sementara dalam menekan mobilitas komuter dan memberi sinyal penghematan energi nasional.
Namun mereka mengatakan, penerapannya sebaiknya terukur, berbasis sektor dan wilayah, dengan prioritas pada pekerjaan yang benar-benar dapat dijalankan secara jarak jauh tanpa menurunkan layanan publik dan produktivitas ekonomi.
Selain itu, pemerintah perlu menegaskan sejak awal bahwa kebijakan ini adalah langkah taktis mendesak sebagai bagian dari strategi manajemen permintaan energi, bukan pengganti pembenahan struktural di sisi pasokan, transportasi publik, dan efisiensi energi.
