TopCareer.id – Presiden Prabowo Subianto disebut akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus menangani masalah judi online.
Hal ini diungkap oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta.
Meutya mengatakan, Prabowo memberikan instruksi untuk regulasi yang lebih tegas terhadap judi online segera disiapkan.
“Presiden menegaskan bahwa penanganan judi online harus lebih keras,” kata Meutya, dikutip dari siaran pers, Kamis (20/2/2025).
“Salah satu langkah strategis yang akan segera diambil adalah penerbitan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara lebih tegas dan menyeluruh,” ujarnya.
Baca Juga: Kemnaker Minta Job Portal Lebih Waspada Lowongan Kerja Abal-Abal
Politikus Golkar itu mengklaim kementeriannya sudah memblokir hampir satu juta situs judi online. Namun menurutnya, upaya tersebut belum cukup.
Meutya mengatakan, perang melawan judi online tak bisa cuma mengandalkan pemblokiran. Wanita yang pernah jadi jurnalis itu menyebut, dibutuhkan strategi yang lebih agresif, termasuk pemenuhan kepatuhan platform digital.
Ia pun mengungkapkan, Kementerian Komdigi sudah menerapkan sistem SAMAN (Sistem Kepatuhan Moderasi Konten) yang mewajibkan platform digital untuk bergerak cepat.
“Jika ditemukan konten terkait judi online atau pornografi anak, mereka harus segera melakukan takedown tanpa kompromi,” kata Meutya.
Baca Juga: Lingkaran Setan, Pakar Sebut Judi Online Bisa Ubah Kepribadian Pemain
Selain itu, Meutya mengatakan kepala negara ingin agar penanganan dilakukan secara berkelanjutan dan tak sekadar pemblokiran.
“Ini bukan hanya tugas Kemkomdigi. Presiden menekankan bahwa Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan seluruh elemen harus terlibat aktif. Ini perintah langsung, bukan sekadar wacana,” kata Menkomdigi.
Tak hanya judi online, Meutya juga mengatakan pemerintah sedang mematangkan aturan untuk membatasi usia anak dalam penggunaan media sosial, yang akan segera diumumkan secara resmi.
“Banyak masukan dari publik, dan pemerintah mendengarnya. Saat ini, peraturan perlindungan anak di ranah digital tengah dalam tahap finalisasi,” kata Meutya.
“Nantinya, Presiden sendiri yang akan mengumumkan kebijakan ini kepada masyarakat,” pungkas Menteri Komdigi.
