TopCareer.id – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah meninjau ulang wacana Work From Home (WFH) 1 hari seminggu untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Politikus Fraksi PKS itu menilai, target efisiensi hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah perlu dikaji lebih mendalam agar tidak meleset dari kondisi riil di lapangan.
Menurut Ateng, upaya menekan beban subsidi energi memang mendesak dilakukan di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik.
Namun, kebijakan yang diambil harus berbasis perhitungan yang matang dan tepat sasaran, bukan sekadar asumsi.
“WFH 1 hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas nonesensial,” kata Ateng, mengutip keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).
Dia mengatakan, pendekatan yang terlalu sederhana dalam membaca pola konsumsi energi justru berisiko meleset dari tujuan awal.
Baca Juga: Soal WFH Demi Hemat BBM, Apindo: Tak Semua Sektor Bisa
Tanpa pembatasan aktivitas seperti pada masa pandemi, masyarakat tetap akan melakukan perjalanan. Bahkan jika diterapkan mendekati akhir pekan, kebijakan ini malah dapat mendorong peningkatan mobilitas ke luar kota.
“turannya bisa berubah, tetapi perilaku mobilitas masyarakat belum tentu ikut berubah. Di sini letak tantangannya,” kata Ateng.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dampak ekonomi yang kerap luput dari perhitungan.
Merosotnya aktivitas perkantoran juga mengancam pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar pusat kerja, seperti pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring.
“Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran,” Ateng menambahkan.
Ia menambahkan, biaya operasional tidak benar-benar hilang, namun bergeser ke rumah tangga, seperti meningkatnya konsumsi listrik. Ini membuat efektivitas kebijakan WFH dalam konteks penghematan energi dipertanyakan.
Baca Juga: WFH 1 Hari Sepekan Dinilai Belum Tentu Efektif Hemat BBM
Karena itu, Ateng menegaskan arah kebijakan penghematan energi harusnya fokus pada pembenahan sistem distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran.
“Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi. Ini yang harus dibenahi,” ujarnya.
Pemerintah pun didorong memperketat penyaluran BBM bersubsidi, termasuk membatasi penggunaannya bagi kendaraan berkapasitas mesin besar.
Langkah ini dinilai lebih berdampak langsung dalam menekan konsumsi, tanpa membebani masyarakat kecil.
Selain itu, percepatan reformasi skema subsidi juga dinilai krusial agar bantuan energi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.
“Penghematan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan,” pungkasnya.
