TopCareer.id – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengungkapkan wacana untuk menutup program studi (Prodi) yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri.
Hal itu disampaikan oleh Badri Munir Sukoco, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek saat menyinggung soal ketidakcocokan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan industri.
Dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, seperti dikutip dari siaran YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badri mengatakan bahwa Indonesia masih berada di tahap awal industrialisasi.
Menurutnya, setiap tahun tahun Indonesia menghasilkan sekitar 1,9 juta lulusan muda, dengan sekitar 1,7 juta di antaranya berasal dari jenjang sarjana dan diploma.
Baca Juga: Calon Mahasiswa, Ini Tips Milih Program Studi Kampus
Namun pada fase awal industrialisasi ini, generasi muda tersebut menghadapi kesulitan untuk masuk ke pasar kerja.
“Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri.
Badi mengatakan, kementerian mencatat sekitar 60 persen prodo terkait dengan ilmu sosial, dengan yang terbesar di bidang kependidikan atau keguruan, dengan jumlah lulusan mencapai 490 ribu per tahun.
Sementara, menurut Badri, kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu, yang menyebabkan 470 ribu lulusan berpotensi menjadi pengangguran.
Baca Juga: Menaker Ungkap 4 Peran Perguruan Tinggi untuk Tingkatkan Produktivitas Nasional
Ia menambahkan, saat ini sebagian besar perguruan tinggi yang ada di Indonesia membuka prodi berdasarkan strategi market-driven.
“Yang lagi laris apa dibuka prodinya, kemudian oversupply di situ.
Dia mencontohkan, di tahun 2028, Indonesia bisa menghadapi oversupply lulusan kedokteran, jika menggunakan standar minimal World Bank. Ini masih diperparah dengan tidak seimbangnya distribusi dokter di daerah-daerah.
“Tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian disesuaikan agar prodinya itu memang relevan. Ada kebijakan yang nantinya akan kita keluarkan misalnya program interdisplinary atau major minor,” kata Badri.
