TopCareer.id – Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk menutup program studi (prodi) yang tak relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dinilai perlu kajian lebih dalam.
Menurut Achmad Hidayatullah, pakar pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), strategi ini perlu dikaji lebih mendalam supaya tidak keliru membaca persoalan dasar pendidikan di Indonesia.
Dikutip laman resmi Umsura, Achmad mengatakan narasi adanya oversupply lulusan menunjukkan adanya kebingungan dalam melihat arah kebijakan pendidikan nasional.
“Penyederhanaan persoalan menjadi sekadar oversupply lulusan itu problematis. Seolah-olah akar masalahnya ada pada jumlah lulusan, padahal realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda,” kata Achmad, ditulis Selasa (28/4/2026).
Ia mencontohkan, kekurangan guru masih terjadi baik di perkotaan maupun daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Bahkan di beberapa kasus, anggota TNI dan Polri harus turun tangan sebagai pengajar di situasi darurat. Achmad mengatakan, ini menunjukkan persoalan utama adalah pada ketimpangan distribusi (maldistribusi), bukan kelebihan jumlah lulusan.
Baca Juga:
“Yang terjadi bukan kelebihan guru, melainkan distribusinya yang tidak merata. Namun, prodi pendidikan justru berisiko dijadikan kambing hitam,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan yang mendasarkan relevansi prodi semata pada kebutuhan industri berpotensi menggeser orientasi pendidikan tinggi menjadi sekadar penyedia tenaga kerja. Padahal menurutnya, fungsi utama perguruan tinggi jauh lebih luas.
“Ini berbahaya karena mereduksi peran universitas hanya sebagai ‘pabrik tenaga kerja.’ Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang produksi pengetahuan, refleksi kritis, sekaligus penggerak peradaban,” Achmad menegakan.
Jika logika semacam ini terus digunakan, Achmad mengatakan bahwa disiplin ilmu yang tidak terkait langsung dengan industri akan semakin terpinggirkan.
Kondisi ini dikhawatirkan bakal mengarah pada komersialisasi atau kapitalisasi pendidikan.
Baca Juga:
Selain itu, rendahnya serapan lulusan pendidikan, khususnya guru, menurut Achmad, harus dibaca secara lebih komprehensif.
Di sejumlah daerah perkotaan misalnya, masih banyak sekolah yang kekurangan guru akibat pensiun, namun tidak diimbangi dengan rekrutmen baru.
“Bisa jadi ini terkait keterbatasan anggaran daerah, misalnya APBD yang belum mampu menanggung biaya tambahan seperti tunjangan kinerja (tukin),” kata Achmad.
Dekan Fakultas Pendidikan, Komunikasi, dan Sains Umsura itu pun menegaskan bahwa menutup prodi pendidikan bukanlah solusi yang tepat, namun malah menjadi bentuk pengalihan masalah.
“Jika negara belum mampu menjamin kesejahteraan dan profesionalitas guru, serta belum optimal menciptakan lapangan kerja, maka yang harus dibenahi adalah sistemnya bukan justru mengurangi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk masa depan pendidikan,” pungkasnya.
