TopCareer.id – Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Achmad Nurmandi menilai rencana pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) perlu kajian yang lebih komprehensif.
Kajian ini mencakup relevansi program, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), hingga dampaknya terhadap anggaran pendidikan nasional.
Pemerintah juga perlu memastikan pembentukan perguruan tinggi baru tidak tumpang tindih dengan program yang telah diselenggarakan perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Menurut Nurmandi, banyak perguruan tinggi di Indonesia telah membuka program studi bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM). Namun, tingkat peminat dan daya tampung setiap program studi tidak selalu sama.
Maka dari itu, pemerintah perlu memetakan kebutuhan tenaga kerja, persebaran program studi, kapasitas perguruan tinggi yang sudah ada, serta alasan mendirikan institusi baru sebelum mengembangkan URI.
Menurut pemerintah, URI akan fokus pada pendidikan berbasis STEM, serta membuka program studi di bidang kesehatan dan kedokteran.
Pemerintah juga memproyeksikan URI sebagai bagian dari sistem pendidikan dan pembinaan calon pemimpin pemerintahan, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca Juga: Prabowo Bangun Universitas Republik Indonesia, Apa Tujuannya?
Namun, Nurmandi mengatakan, kedua orientasi ini perlu dirumuskan secara lebih sinkron. Dengan demikian, arah akademik dan desain kelembagaan URI tidak menimbulkan ketidakjelasan.
“Kalau basisnya berasal dari lembaga yang berorientasi pada ilmu sosial dan penyiapan calon pemimpin, sementara fokus pendidikannya diarahkan pada STEM dan kedokteran, kesesuaiannya perlu dikaji kembali,” ujarnya, mengutip laman resmi UMY.
Menurut Nurmandi, kebutuhan untuk menyiapkan calon pemimpin pemerintahan dan BUMN sebenarnya sudah difasililitas melalui berbagai jalur pendidikan.
Karena itu, tujuan pembentukan URI perlu diperjelas agar tidak menduplikasi fungsi institusi maupun program pendidikan yang telah berjalan.
“Apabila kebutuhannya adalah menyiapkan calon pemimpin pemerintahan atau BUMN, sebenarnya sudah terdapat berbagai jalur pendidikan dan pelatihan yang dapat diperkuat,” kata Nurmandi, dikutip Rabu (5/8/2026).
“Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi tanpa harus langsung membentuk institusi baru,” tambahnya.
