Find Us on Facebook

Instagram Gallery

Configuration error or no pictures...

SKILLS.ID

Subscribe to Our Channel

Sunday, April 28, 2024
redaksi@topcareer.id
Tren

Menpan RB: Di Indonesia Kini Ada 27.000 Aplikasi Pemerintah

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pemindahan ASN ke IKn secara lebih masif dilakukan pada September 2024.Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan pemindahan ASN ke IKn secara lebih masif dilakukan pada September 2024. (dok. Kementerian PANRB)

Topcareer.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa di Indonesia kini ada 27.000 aplikasi di lingkungan pemerintah sehingga diperlukan transformasi digital pelayanan publik ke depan.

Untuk itu, pemerintah terus mengakselerasi digitalisasi pelayanan publik dalam skema Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk untuk dunia usaha.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut pemerintah mengakselerasi digitalisasi dengan penyiapan govtech yang akan mengintegrasikan semua layanan secara bertahap.

“Digitalisasi adalah kunci peningkatan pelayanan. Maka pemerintah menghadirkan SPBE. Salah satu quick wins-nya sudah bisa dirasakan, di antaranya izin keramaian, izin event, yang sudah online terintegrasi antar-kementerian/lembaga, ada Kementerian Parekraf sampai Polri,” kata Anas dalam keterangan resminya pada Rabu (1/11/2023).

Anas mencontohkan sejumlah pengalaman transformasi digital pelayanan publik di banyak negara. Di Inggris, misalnya, dari sebelulnya ada 1.000 aplikasi, diintegrasikan ke 75 aplikasi. Juga ada 2.000 layanan berbasis web di Inggris yang kemudian diintegrasikan ke dalam satu portal pelayanan publik.

Baca juga: Soal Tenaga Honorer, Menpan RB: Berusaha Tidak Ada Pemberhentian

“Sedangkan di Indonesia kini ada 27.000 aplikasi di lingkungan pemerintah. Arahan Presiden Jokowi jelas, yaitu bertahap diintegrasikan agar tidak menyusahkan rakyat. Mau akses izin A, masuk ke aplikasi A; mau urus dokumen B, masuk ke aplikasi B. Ini yang akan diintegrasikan,” papar Anas.

Anas mengatakan, jika negara memiliki SPBE yang baik, maka dampak ikutannya akan sangat banyak, mulai dari peningkatan indeks persepsi korupsi, kemudahan berusaha, daya saing, dan sebagainya.

“Denmark, Inggris, dan sebagainya yang SPBE-nya baik, maka dia kemudahan berusahanya semakin baik. Dan itu artinya dunia usaha sangat berkepentingan agar pelayanan pemerintah semakin terdigitalisasi,” ujar Anas.

“Seperti hadirnya OSS yang kini sudah cukup baik, dan pasti akan terus disempurnakan ke depan oleh lintas kementerian,” tambahnya.

Leave a Reply