Topcareer.id – Industri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) saat ini dituntut untuk cepat dalam beradaptasi dan berinovasi demi bertahan menghadapi persaingan usaha, apalagi di era disrupsi.
Seperti yang dikatakan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Rulli Nuryanto bahwa era sekarang menuntut UMKM untuk bertransformasi agar dapat bertahan dan berkelanjutan dengan kunci strateginya adalah kreativitas, inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi.
“Untuk memperkuat kemampuan dan kapasitas disrupsi UMKM dalam kerangka strategi tersebut, ada 3 hal yang menjadi concern,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto melalui siaran pers, dikutip Jumat (3/3/2023).
Pertama, meningkatkan kapasitas SDM KUMKM agar tumbuh sebagai wirausaha produktif dan terhubung dengan ekosistem digital.
“Upaya ini diwujudkan antara lain dengan meningkatkan literasi digital dan entrepreneurship melalui pelatihan, pendampingan dan inkubasi usaha,” ujar Rulli.
Hingga Desember 2022 sudah ada 20,76 juta UMKM onboarding digital, pada 2023 ini ditargetkan 24 juta UMKM akan masuk dalam ekosistem digital.
Baca juga: Menaker Terbitkan Aturan Baru Soal Jamsos Pekerja Migran, Ini Rincian Manfaatnya
Kedua, membangun dan memperkuat proses bisnis UMKM. Di dalamnya mencakup kemudahan legalitas usaha (NIB), penguatan produk UMKM dengan sertifikasi dan standardisasi, factory sharing, hingga mengembangkan jejaring kemitraan usaha untuk bahan baku, pembiayaan, kualitas produk, teknologi, dan akses pasar.
“Tidak lupa, juga mendorong kelembagaan UMKM melalui koperasi untuk memperkuat posisi tawar dan meningkatkan skala ekonomi mereka,” ucap Rulli.
Ketiga, tambah Rulli, meningkatkan akses pasar dan pemasaran UMKM. Secara berkelanjutan, pemerintah menggelorakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), memfasilitasi onboarding produk UMKM melalui laman LKPP/Bela Pengadaan PADI, SIREN (platform e-commerce) oleh SMESCO.
Selain itu Pemerintah juga sudah menetapkan kebijakan alokasi 30 persen area publik untuk promosi produk UMKM serta alokasi 40 persen belanja pemerintah dalam pengadaan B/J KUMKM.
